Ini Usul Pedagang agar Kebijakan HET Beras Sukses

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras. Agar kebijakan ini berjalan lancar, dibutuhkan kepastian produksi beras dari dalam negeri.

Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid mengatakan, pihaknya pesimis jika kebijakan HET ini bisa berjalan lancar. Sebab, jika produksi beras di dalam negeri menurun, harga akan tetap naik meski ada kebijakan HET Beras.

"Para pedagang beras masih skeptis harga yang ditetapkan dapat diterapkan dalam jangka panjang, karena pengaruh hasil panen yang menurun akibat kemarau," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (27/8/2017).

Zulkifli menjelaskan, saat musim kemarau, produksi beras petani turun dari rata-rata 6 ton-7 ton per hektar (ha), menjadi hanya 3 ton-4 ton per ha. Dampaknya, pasokan ke Pasar Induk Beras Cipinang akan berkurang dan membuat harga naik.

"Masih masuk buat sekarang, tapi tidak dijamin 1-2 bulan yang akan datang karena kemarau tadi. Kita lihat saja," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan,‎ Kementerian Pertanian (Kementan) harus bisa memastikan produksi beras di dalam negeri mencukupi. Dengan demikian kebijakan HET bisa diimplementasikan.

"Percuma kalau diterapkan HET masalah di hulunya belum selesai, misalnya manajemen pasokan, efektivitas subsidi pupuk, benih, dan bantuan alsintan," ungkap dia.

Menurut Bhima, HET beras terbentuk dari harga bahan baku yaitu gabah, dan biaya-biaya pada mata rantai berikutnya. Ini juga termasuk biaya penggilingan, pengepakan, packaging, hingga margin untuk pedagang eceran, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

"Masalah tata niaga beras bukan hanya terletak di hilir, yang lebih krusial adalah penataan hulu di level petani," tandas dia.