Liputan6.com, Jakarta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama ‎Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar pameran foto pembangunan infrastruktur. Foto-foto yang dipamerkan merupakan foto yang ikut serta dalam lomba yang diselenggarakan KPPIP.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tujuan digelarnya pameran foto ini guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui jika infrastruktur yang dibangun bukan hanya di Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia.‎
‎"Yang selama ini menganggap di daerah seolah-olah hanya angka saja. Maka dibuat lomba foto untuk berikan informasi, memberi gambaran yang lebih visual kepada masyarakat. Ini benar-benar langkah awal kita untuk sosialisasikan dan informasin pada khalayak umum tentang pembangunan infrastruktur," ujar dia di Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Menurut Darmin, pada lomba foto yang mengangkat tema Di Darat, Laut dan Udara Infrastruktur Kita Bangun ini diikuti oleh 2.100 foto dari 900 peserta. Hal ini membuktikan bahwa ada banyak proyek infrastruktur yang bisa diinformasikan kepada masyarakat melalui foto.‎
‎
‎"Pesertanya profesional, umum dan pelajar. Oleh karena itu, nanti jumlahnya cukup banyak Jumlah foto yang disampaikan (dalam lomba) sebanyak 2.100 foto," kata dia.
Genjot Pembangunan Infrastruktur
Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar membangun infrastruktur di seluruh daerah di Indonesia. Semangat yang tercermin dari direvisinya payung hukum Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Perpres No.3/2016 menjadi Perpres No.58/2017 di akhir 2016.
Di Perpres 58/2017, ada 55 proyek dan satu program usulan baru senilai Rp 1.206 triliun yang masuk PSN, menggantikan 31 proyek yang keluar di Perpres sebelumnya. Total, saat ini ada 245 proyek dan dua program di PSN dengan nilai investasi Rp 4.197 triliun.
‎
Besarnya nilai investasi seluruh proyek dan program PSN akan mengambil dari beberapa sumber pendanaan seperti dari APBN, partispasi BUMN maupun BUMD serta partisipasi pihak swasta yang diharapkan dapat mengambil andil cukup besar dalam realisasi pengerjaan PSN.
Tidak hanya jumlah proyek bertambah. Perpres 58/2017 juga memperluas fasilitas bagi proyek yang masuk PSN. Mulai dari fasilitas untuk persoalan tata ruang, pendanaan penyediaan tanah, hingga fasilitas berupa jaminan politik.
Tujuannya, demi mempercepat implementasi proyek infrastruktur. Semangat Pemerintah untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur terlihat di Perpres 58/2017. Dengan fasilitas yang diperluas, harapannya jumlah proyek PSN yang selesai di Perpres 58/2017 bisa melampaui capaian sebelumnya.
Advertisement