Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekecewaannya atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono.
Menurut Jokowi, dirinya telah mengingatkan kepada seluruh pejabat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti korupsi dan suap. Namun ternyata masih ada saja pejabat pemerintah yang tertangkap melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara.
"Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Dan ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi," ujar dia di Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8/2017).
Baca Juga
Menurut Jokowi, dirinya juga telah berkali-kali meminta kepada menterinya untuk memperbaiki sistem birokrasi kementeriannya masing-masing. Namun nyatanya, masih ada saja pejabat yang menerima suap atau korupsi.
"Berkali-kali saya sampaikan perbaiki sistem. Tetapi ini juga terkait dengan integritas, moralitas dari pejabat-pejabat kita. Sudah berapa sih yang sudah ditangkap, baik di OTT KPK, maupun Saber Pungli, kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan atau mungkin ribuan. Tetapi menyangkut orang kan. Sangat mengecewakan," tandas dia.
Advertisement
Menhub Minta Maaf
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.
"Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang," kata Menhub di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Budi Karya mengaku prihatin lantaran praktik korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya. Padahal, dalam gebrakan awal dia berupaya sapu bersih pegawai korup.
"Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama," Budi Karya memungkasi.