Skema Divestasi Freeport, Ada Opsi IPO

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proses divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia akan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Dalam aturan tersebuut terdapat opsi untuk melepas saham ke publik atau Initial Public Offering (IPO).

Sri Mulyani menjelaskan acuan yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menentukan pihak yang bisa membeli saham Freeport adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Aturan tersebut berisi mengenai pelaksanaan kegiatan tambang mineral dan batu bara‎.

Dalam peraturan ‎tersebut, Pemerintah Pusat menjadi pihak yang pertama kali mendapat tawaran membeli saham Freeport. Jika memang Pemerintah Pusat tak mengambil opsi tersebut maka akan ditawarkan ke Pemerintah Daerah.

Jika Pemerintah Daerah tak berminat untuk membeli saham perusahaan tambang tersebut maka kemudian langkah selanjutnya akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jika BUMN juga tidak meminati maka saham tersebut ditawarkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selanjutnya, jika BUMD tidak meminati maka ditawarkan ke pihak swasta nasional dan jika tidak berminat juga akan dilepas ke pasar saham.

"Ini kita bahas dengan Pemda untuk bisa melaksanakan divestasi ini. Tekniknya, dan gimana mekanismenya, karena yang memiliki hak adalah pemerintah pusat, jadi kami kordinir nanti," kata Sri Mulyani, Selasa (29/8/2017).

Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah memiliki saham Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen, dengan begitu saham yang harus dilepas perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sebesar 41,64 persen, untuk menggenapi saham menjadi 51 persen.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: