Gantikan Menteri Rini, Sri Mulyani Usul ke DPR Setoran BUMN Naik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajukan usulan target setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 43,7 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Pembahasan Dividen antara pemerintah dan Komisi VI DPR RI.

Sri Mulyani dalam rapat tersebut menggantikan posisi Menteri BUMN Rini Soemarno yang sampai saat ini masih dicekal DPR terkait kasus pansus Pelindo. "Total dividen di RAPBN 2018 direncanakan sebesar 43,7 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Target setoran dividen BUMN sebesar Rp 43,7 triliun pada tahun depan naik 6,6 persen dibanding target Rp 41 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Lebih jauh Sri Mulyani merinci, total dividen yang ditargetkan Rp 43,7 triliun di RAPBN 2018 berasal dari setoran dividen 26 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) alias Tbk senilai Rp 23,14 triliun dan BUMN non-Tbk sebesar Rp 19,54 triliun.

Adapun untuk 18 BUMN yang kepemilikan saham pemerintahnya minoritas direncanakan setoran dividen Rp 112 miliar dan lima BUMN di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp 906 miliar

"BUMN-BUMN tersebut membayar dividen kepada negara dengan payout ratio yang berbeda-beda," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Akan tetapi, Sri Mulyani mengungkapkan, masih ada BUMN yang bebas dari kewajiban setor dividen karena mengalami kerugian dalam neraca keuangannya, baik selama periode 1 tahun maupun akumulasi.

Simak video menarik di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Lanjutnya, BUMN yang merugi akibat kalah persaingan dan efisiensi, di antaranya Garuda Indonesia, Bulog, Krakatau Steel, PT PAL, PT DOK dan Perkapalan Surabaya, Kimia Farma, Balai Pustaka, PT Berdikari, dan lainnya.

Sementara itu, BUMN yang sudah cukup lama rugi dan sedang dalam restrukturisasi, di antaranya Nindya Karya, Merpati, PT Kertas Leces, PT Iglas, PT Djakarta Lloyd, dan lainnya.

"Kita berharap dari sisi keuangan negara, aset negara ini seharusnya bisa memberikan kinerja yang paling tidak sama baiknya dengan BUMN lainnya, lebih baik daripada swasta," Sri Mulyani menerangkan.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 3,6 triliun, seperti yang sudah tertuang dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2018.

"PMN KAI yang sudah dimasukkan dalam nota keuangan dan RAPBN 2018, yakni sebesar Rp 3,6 triliun untuk membangun LRT Jabodebek," pungkasnya.