Jokowi Setuju Produksi Mobil Listrik Harus 20 Persen pada 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peta jalan (roadmap) pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Dalam laporan tersebut, Presiden Jokowi setuju adanya pembatasan jumlah mobil berbahan bakar minyak (BBM) dan target peredaran mobil listrik pada 2025.

Airlangga mengungkapkan, Presiden Jokowi banyak bertanya soal tahapan dari pengembangan mobil listrik di dalam negeri. "Saya juga melaporkan peta jalan mobil listrik. Pada prinsipnya, beliau menanyakan mengenai waktu-waktunya, time frame dari mobil listrik. Apakah kita akan menganut seperti negara lain yang nanti pada waktu tertentu membatasi jumlah mobil listrik atau mobil biasa," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Saat ini, ada dua aliran (mazhab) yang diterapkan di berbagai negara terkait pengembangan mobil listrik. Ada yang memasang target pelarangan mobil ber-BBM dalam kurun waktu tertentu, tapi ada juga yang masih memperbolehkan dengan jumlah tertentu.

"Kami sudah sampaikan bahwa di dunia ini ada dua mazhab. Satu pelarang total (mobil ber-BBM), ada juga yang melakukan minimal kendaraan mobil listrik itu sampai di mana (dibandingkan mobil ber-BBM). Kami bahas dengan Bapak Presiden dan beliau setuju untuk dilakukan semacam pembatasan pada waktu tertentu," jelas dia.

Airlangga mengungkapkan, Presiden Jokowi juga setuju soal target produksi mobil listrik pada 2025 mencapai 20 persen dari total mobil yang diproduksi. Sebagai contoh, jika produksi mobil pada tahun tersebut mencapai 2 juta unit, maka 400 ribunya harus mobil berbasis listrik.

"Salah satu yang kita setujui adalah, beliau menyetujui tahun 2025, sebanyak 20 persen itu sudah diproduksi dari mobil berbasis electric vehicles," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Kerja sama dengan Tiongkok

‎Kepala Balitbang Kementerian ESDM, FX Sutjiastoto, mengatakan, saat ini Balitbang Kementerian ESDM sedang menjajaki kerja sama dengan Ministry of Science Technology China atau Kementerian Ilmu Teknologi Tiongkok, dalam rencana pengembangan mobil listrik di Indonesia, khususnya di Bali. Bali terpilih sebagai sasaran awal atas keinginan pihak Tiongkok tersebut.

"Kita terus terang sedang kerja sama dengan Ministry of Sience Technology China,‎ minat mengembangkan mobil listirk di Bali, kita mengembangkan itu," kata Sutjiastoto, di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut Sutjiastoto, nantinya Tiongkok akan membawa teknologi dan dana untuk mengembangkan mobil listrik, sedangkan Balitbang akan menyediakan konsep pengembangan dan penerapannya sehingga terjadi kerja sama operasi.

Kerja sama itu juga akan melibatkan PT PLN (Persero), sebagai pihak yang menyediakan fasilitas pengisian energi mobil listrik atau Stasiun Penyediaan Listrik Umum (SPLU).

‎"Kerja sama operasi, mereka jadi mitra bawa dana investasi, teknologi, peralatan, kita konsepnya dan penerapan," ucap Sutjiastoto.

‎Ia mengungkapkan, saat ini Balitbang bersama pihak Tiongkok sedang menghitung keekonomian untuk mengembangkan mobil listrik di Bali. Karena itu, belum bisa ditetapkan besaran investasi dan waktu dimulainya kerja sama tersebut. Untuk tahap awal, mobil listrik akan didatangkan langsung, tetapi ke depannya akan dibangun industrinya di Indonesia.

"Nanti kalau sudah masuk ada skala ekonomi di situ. Dia tahap awal akan memasok ke sini," tutup Sutjiastoto.