Sukses

Menteri Rini: Holding Tambang Skema Terbaik Akuisisi Freeport

Skema alternatif yang disiapkan untuk mengambil saham Freeport ialah dengan menggandeng pemerintah daerah dan BUMD.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan skema akuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah dan Freeport telah mencapai kesepakatan di mana, Freeport akan melepas sahamnya sampai 51 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menerangkan, skema terbaik saat ini ialah pengambilan saham melalui holding tambang.

"Kalau lihat secara keseluruhan secara struktur, kita harus lihat cash flow, balance sheet. Kita lihat semua, kita analisis dan kita sanggup lakukan itu. Memang terbaik adalah sudah adanya holding, bila tidak kita jadi sudah mencari alternatif, dan itu sudah kita lakukan. Tapi paling bagus memang holding pertambangan, bisa di satu kendali karena itu bisa mengefisiensikan banyak hal," jelas dia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Rini bilang, skema alternatif yang disiapkan ialah dengan menggandeng pemerintah daerah dan BUMD. Pemerintah juga akan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. "Dalam program sekarang kita kerja sama dengan BUMD, perlu kita libatkan dari sejak awal, pemerintah provinsi maupin pemerintah daerah kita sudah duduk. Malah kita sekarang sedang mengajak BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.

Rini menambahkan, skema serta proses akuisisi ini dapat terlaksana tahun depan. "Kita ingin 2018 bisa selesai. Dan kita targetkan, kita harapkan divestasi ini bisa selesai di akhir 2018," ungkapnya.

Skema akuisisi ini tengah dibicarakan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Namun kata dia, lebih baik akuisisi ini dilakukan secara sekaligus.

"Kita memang bicara dengan Bu Menteri Keuangan dan Pak Menteri ESDM. Kami mengusulkan memang lebih baik sekaligus saja, karena kalau stages, itu malah secara financial structure akan berat buat kita," tukas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Inalum

Sebelumnya, tiga menteri Kabinet Kerja tengah merundingkan skema pembelian 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan berperan penting dalam pencaplokan saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, Menteri BUMN Rini Soemarno sudah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Energi ldan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bahwa holding (induk) BUMN tambang yang akan membeli saham Freeport Indonesia.

"Sekarang kan lagi dirundingkan, lagi dirinci dengan Kementerian ESDM dan BUMN siapa yang akan mengambil. Kalau Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil, sudah sampaikan surat resmi ke Menkeu dan Menteri BUMN," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Menurut Fajar, holding tambang ini terdiri dari PT Inalum (Persero) sebagai induk usaha dan membawahi PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Holding tambang ini diakuinya, paling siap terwujud. Nantinya holding tambang akan masuk dalam perusahaan konsorsium yang ditugaskan membeli saham Freeport Indonesia.

"Ini kan kerja sama pemerintah pusat (pempus), pemerintah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah (pemda) yang akan menggunakan BUMN dan BUMD untuk mengambil. Nanti akan dibentuk konsorsium, di mana di dalamnya ada pempus dan pemda. Holding tambang masuk dalam konsorsium dan yang lain (swasta) silakan saja yang penting di dalam konsorsium yang ditugaskan," ia menjelaskan.