Jokowi Ingin Lebih Banyak BUMN dan Swasta Sekuritisasi Aset

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pencatatan produk sekuritisasi PT Jasa Marga Tbk (JSMR) di Bursa Efek Indonesia. Produk sekuritisasi tersebut diberi nama KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). 

Ada momen menarik pada saat acara, yaitu saat Presiden Jokowi meminta Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani untuk maju dan bertanya soal penyebab lamanya proses sekuritisasi ini sampai akhirnya diluncurkan hari ini.

"Saya minta Bu Dirut Desi maju. Saya mau tanya kenapa sampai sembilan bulan? Saya mau tahu yang ruwet di mana?" ujar dia di BEI, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Usai ditanya, Desi pun langsung menjawab jika yang menyebabkan lamanya rencana sekuritisasi ini yaitu soal menyamakan persepsi antara Jasa Marga dengan pihak-pihak terkait.

"Yang paling lama itu penyamaan persepsi. Tapi jalan tol itu tidak punya kewajiban perbankan. Ini menyamakan semua pihak akhirnya. Semua institusi keuangan," jawab Desi.

Mendengar jawaban tersebut, Presiden Jokowi merasa tidak puas. Yang dia inginkan yaitu jawaban yang lebih detail soal kendala dalam proses sekuritisasi ini. Jokowi ingin tahu secara persis kementerian atau lembaga mana yang menghambat proses sekuritisasi.

"Siapa yang mana? Dijawab. Jadi saya tahu yang saya gebuk yang mana," kata Jokowi.

Desi pun kembali menjawab. "Yang PUPR cepat. ‎Terakhir kami masih tunggu pajak. Yang masih belum PPN kalau PPH sudah. Investor perlu penjelasan tertulis tidak butuh PPN. Surat pernyataan bahwa tidak perlu PPN," ungkap Desi.

Setelah mendengar penjelasan Desi, Jokowi menyatakan, untuk menunggu keluarkan surat pernyataan, tidak perlu sampai memakan waktu lama. Harusnya surat tersebut sudah bisa keluar dalam hitungan menit.

Hal yang sama, lanjut Jokowi, pernah didapatinya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, dirinya melakukan sidak terkait proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Jakarta Timur.

"Surat kayak gini bisa berbulan-bulan. Saya urus sewaktu jadi Gubernur Jakarta itu SIUP. Di selembar kertas itu hanya ada lima, nama, modal usaha dan lain-lain. Itu diketik dua menit rampung. Saya tanya ke petugas, dia ngomong dua minggu dengan bangga, saya tanya kenapa lama. Dia jawab yang lama di atas pak. Saya naik ke atas, untungnya saat itu kepala perizinan tidak ada. Itu saya sudah jengkel sekali, untungnya tidak ketemu, ingin saya dablek saat itu. Hingga tanda tangan kok dua minggu," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: