Ribut Kenaikan Anggaran DPR, Ini Jawaban Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Rencana kenaikan anggaran DPR sebesar 50 persen menjadi Rp 5,7 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 terus bergulir. Namun Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masih mempertimbangkannya karena uang rakyat harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendanai program-program prioritas pemerintah.

"Kita akan bahas dengan dewan mengenai prioritas anggaran (belanja negara) sebesar Rp 2.204,4 triliun di RAPBN 2018," tegas Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Asal tahu saja, anggaran DPR untuk 2018 direncanakan sebesar Rp 7,2 triliun. Akan tetapi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengatakan, kenaikannya sudah dikurangi menjadi Rp 5,7 triliun atau naik 50 persen dari outlook APBN-P 2017 sebesar Rp 4,7 triliun.

Sri Mulyani menyatakan, APBN yang berasal dari uang rakyat harus dibelanjakan untuk membiayai kegiatan atau program prioritas pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan menciptakan lapangan kerja.

"Jadi harus mencerminkan prioritas mengenai apa yang paling urgent untuk Republik Indonesia, yakni mengurangi kemiskinan, kesenjangan, menciptakan lapangan kerja. Semua itu harus terefleksikan di seluruh pos anggaran Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat dan daerah, termasuk di belanja barang, investasi (belanja modal)," jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai usulan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 menjadi Rp 5,7 triliun masih termasuk nominal yang kecil. Karena kenaikan Rp 1 triliun tersebut dinilainya tidak mencapai 0,5 persen dari APBN.

"Setahu saya DPR dari sisi anggaran termasuk yang paling kecil dibandingkan lembaga-lembaga lain dibanding kepolisian, TNI. Kalau tidak salah hanya 0,34 persen dari APBN. Sampai 0,5 persen pun enggak," ucap Fadli.

Fadli lantas membandingkan anggaran DPR dengan negara-negara lain. Menurut dia kenaikan 0,34 persen tersebut masih dinilai wajar.

"Coba dibandingkan anggaran di negara-negara demokrasi lain. Biasanya anggaran-anggaran parlemennya jauh lebih tinggi. Dengan 0,34 persen yang Rp 7,2 triliun itu saya kira masih wajar," kata Fadli.

Bangun gedung

Sedangkan untuk rencana membangun gedung baru, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyarankan kepada DPR untuk meminta restu kepada rakyat Indonesia jika ingin membangun gedung baru dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menyusul reaksi penolakan dari masyarakat setiap kali anggota dewan mengusulkan pembangunan gedung baru.

"Sebelum menyampaikan ini (gedung baru), silakan sampaikan ke masyarakat secara transparan bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya menghendaki adanya gedung baru," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, DPR merupakan wakil rakyat sehingga urusan pembangunan gedung baru sebaiknya ada diskusi dengan masyarakat. Setelah mendapat restu, DPR bisa mengusulkan anggaran kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Karena bagaimanapun, DPR memiliki hak bujet.

"DPR kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja. Ini memang proses politik, DPR punya hak bujet di mana dewan bisa mengusulkan berdasarkan apa yang dianggap prioritas baik yang mewakili daerah pemilihan mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi mereka. Lalu itu bisa masuk ke APBN," paparnya.

Namun demikian, diakui Sri Mulyani efisiensi penggunaan anggaran sangat penting. Jangan sampai kemudian sudah dianggarkan, lalu ada reaksi penolakan dari masyarakat, kemudian tidak jadi digunakan dan malah menyebabkan inefisiensi dalam belanja negara.