Kata Sri Mulyani soal Isu Daya Beli Masyarakat Turun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan seputar isu penurunan daya beli masyarakat yang menjadi perhatian para anggota Komisi XI DPR RI saat Rapat Kerja (Raker) Asumsi Makro di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dia mengakui, terjadi perlambatan konsumsi rumah tangga di kelompok menengah, tapi daya beli tetap terjaga. "Di 2017, pertumbuhan konsumsi untuk desil 0-4 (kelompok bawah) lebih tinggi dibanding tahun lalu, yakni sebesar 4 persen, bahkan ada yang 8 persen," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Namun demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, untuk desil 4-9 yang merupakan kelompok masyarakat kelas menengah, pertumbuhan konsumsinya masih tetap tinggi 6 persen sampai 8 persen.

"Tapi dibanding tahun lalu, pertumbuhan konsumsi desil 4-9 lebih rendah karena tahun lalu pertumbuhannya bisa mencapai 10 persen. Ini menggambarkan persepsi seolah-olah daya beli melambat atau turun, padahal kalau lihat pertumbuhan konsumsi per kelompok rumah tangga masih tumbuh cukup tinggi," terang Sri Mulyani.

Penyebabnya, diakui Sri Mulyani, karena terpengaruh kenaikan tarif listrik 900 VA dan ekspektasi inflasi yang tinggi di awal kebijakan tersebut berjalan. "Mereka (kelompok menengah) terkena kenaikan tarif listrik 900 VA, sehingga mengalami pelemahan. Tapi tidak dikatakan negatif karena pertumbuhan konsumsi masih 6 persen-8 persen," jelas dia.
 
Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif listrik, dan elpiji 3 kilogram (kg) untuk menjaga inflasi pada tahun depan.

"Selain menjaga inflasi, juga orang yang masih mengonsumsi barang itu akan mendapatkan subsidi secara tidak langsung dari negara. Kita akan perhatikan mengenai hal ini," pungkasnya.

Tingkatkan Daya Beli, Pemerintah Harus Perhatikan 4 Hal Ini

Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi belakangan ini dinilai bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu melakukan upaya perbaikan daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, sebagai solusi jangka pendek, pemerintah harus memperbaiki daya beli masyarakat pada kelompok masyarakat bawah. Caranya dengan lebih banyak menciptakan lapangan kerja agar kelompok ini memiliki pendapatan tetap.

"Selain itu, perlu ada dorongan untuk memperbaiki industri pengolahan yang tengah mengalami deindustrialisasi. Serapan tenaga kerja dari sektor industri masih mengalami penurunan ini yang harus dibenahi. Pemerintah sudah punya obat 15 paket kebijakan ekonomi, soal deregulasi, logistik, insentif bagi industri padat karya sudah dibahas semua. Sekarang paket kebijakan itu perlu dievaluasi lagi," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Kemudian, pemerintah juga harus lebih optimal dan tepat waktu dalam menyalurkan bantuan sosial. Sebab, bantuan sosial seperti dalam Program Keluarga Harapan (PKH) turut membantu pengeluaran masyarakat golongan bawah.

"Jaring pengaman bagi masyarakat miskin jangan sampai terlambat disalurkan. Contohnya adalah beras sejahtera yang terlambat disalurkan langsung memukul daya beli masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) juga harus tepat sasaran. Diharapkan transisi bantuan sosial ke nontunai dapat segera dilakukan untuk mengefektifkan jaring pengaman ditengah kelesuan ekonomi," kata dia.

Selanjutnya, pemerintah harus menjaga harga pangan stabil sampai akhir tahun. Terkait dengan hal ini, kinerja Satgas Pangan yang dibentuk juga harus dievaluasi kembali.

"Kita dukung Satgas Pangan, asalkan sasarannya jelas yaitu perbaikan rantai pasok. Jangan kemudian satgas pangan justru melakukan gerebek-gerebek yang sifatnya represif sehingga mengganggu pasokan pangan," lanjut dia.

Terakhir, pemerintah harus menjaga harga dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), listrik dan Elpiji 3 kg. Kenaikan harga tiga barang energi ini turut berdampak pada inflasi dan memukul daya beli masyarakat.

"Kemudian, Pemerintah juga harus menjaga harga BBM bersubsidi, listrik dan Elpiji 3 kg tidak mengalami kenaikan sampai akhir tahun untuk menjaga inflasi agar tidak menembus 4,5 persen," tandas dia.

Tonton Video Menarik Berikut Ini: