Menko Luhut: 2 Tahun Lagi, RI Tak Perlu Impor Garam

Petani Garam Jeneponto Batal Rasakan 'Bulan Madu' — Harga garam yang tinggi semanis bulan madu justru tak bisa dirasakan sama sekali oleh petani garam di Jeneponto. (Liputan6.com/Ahmad Yusran)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan, masalah produksi garam konsumsi dalam negeri sudah selesai, sehingga dalam dua tahun lagi Indonesia sudah tidak tergantung impor garam.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejak bertahun-tahun masalah garam dibiarkan. Namun saat ini pemerintah sudah menyelesaikan dengan mengatur tata kelolanya.

"Garam bertahun-tahun dibiarkan, sekarang sudah dibongkar strukturnya," kata Luhut, Kamis (14/9/2017).

Luhut menuturkan, Indonesia tidak perlu mengimpor garam lagi dalam dua tahun ke depan. Saat ini disiapkan lahan di berbagai wilayah untuk memproduksi garam, antara lain Madura dan Nusa Tenggara Timur (NTT ) dan Jeneponto. "Kami lihat dalam dua tahun ke depan tidak perlu impor lagi," tutur dia.

Luhut melanjutkan, pengelolaan garam akan dibuat lebih efisien, produksinya tetap diserahkan ke masyarakat. Namun ‎untuk menjaga kualitas garam, pemerintah akan memasok air tua.

"Garam konsumsi sebenarnya pengelolaannya tidak efisien. Kita punya konsep garam konsumsi itu tiap 100 ha. Jadi bikin koperasi, rakyat yang kerjakan, airnya disiapkan pemerintah," tutur Luhut.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Strategi Pemerintah Sejahterakan Petani Garam

Sebelumnya Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk meningkatkan produksi serta kualitas garam nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengupayakan perbaikan dari sisi petani garam.

"Pesan Presiden, selain kita meningkatkan produksi dan kualitas garam para petani garam ini harus naik peringkatnya," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seperti ditulis di Jakarta, Jumat, 1 September 2017.

Luhut mengatakan, pemerintah akan membantu menyiapkan prasarana untuk pengolahan garam tersebut. Dengan begitu, kualitas garam yang dihasilkan baik.

"Pemerintah seperti diatur oleh undang-undang punya kewajiban untuk menyiapkan, membantu infrastruktur untuk garam. Pemerintah akan menyiapkan air tua secara gratis dengan kualitas baik dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Dengan begitu biaya produksi bisa ditekan dan hasilnya bisa maksimal, " jelas dia.

Air tua adalah sari air laut yang akan diolah menjadi kristal atau butiran garam. Dalam kunjungannya ke tempat produksi garam di PT Garam, Desa Kalianget, Semenep beberapa waktu lalu, Luhut meminta supaya dibentuk sebuah koperasi yang menaungi para petani garam. Langkah ini dianggap dapat menurunkan biaya produksi.

"Saya sudah rundingkan dengan Pak Bupati Busyro (Karim) supaya nanti petani garam itu yang kecil-kecil itu nanti dijadikan satu jadi dibentuk wadah koperasi. Kami sedang menghitung nanti apa bisa biaya produksi turun ke Rp 350 per kg, atau Rp 300 atau mungkin bisa kurang lagi," papar dia.

Ditentang dan Ditolak, Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Ditunda

Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
garam
Impor Garam