BI Ancam Pidanakan Oknum yang Sengaja Gesek Ganda

Liputan6.com, Bengkulu - Bank Indonesia (BI) secara tegas akan melaporkan pihak yang melakukan gesek ganda atau gesek dua kali (double swipe) kartu kredit atau kartu debit kepada aparat penegak hukum. Sebab penggesekan kartu kredit atau kartu debit ke mesin kasir rawan kebocoran data.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Endang Kurnia Saputra mengatakan, pelarangan gesek ganda ini bertujuan untuk melindungi data masyarakat pemegang kartu kredit bisa saja digunakan untuk kepentingan yang merugikan pemegang kartu kredit. Bank Indonesia hanya memperbolehkan pihak yang menerima penbayaran hanya melakukan  gesek satu kali saja di mesin electronic data capture (EDC).

"Satu kali gesek saja di mesin EDC, tidak boleh digesek lagi pada mesin Cash Register," tegas Endang seperti dikutip (15/9/2017).

Larangan penggesekan ganda terhadap kartu non tunai ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Pada Pasal 34 huruf b disebutkan bahwa Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

Masyarakat pengguna kartu kredit diminta untuk berani menolak jika pihak kasir yang menerima pembayaran ingin melakukan gesek ganda. Jika alasan mesin Cash Register tidak bisa terbuka jika tidak digesek di mesin itu, sebaiknya disampaikan untuk mengetik saja nomor kartu pada mesin tanpa harus digesek.

"Tidak ada alasan mereka memaksa untuk melakukan double swipe, laporkan kepada kami jika mereka ngotot, kami akan pidanakan," lanjut Endang.

Data yang tersalin dalam proses gesek ganda itu bisa saja digunakan untuk melakukan kejahatan perbankan. Dampaknya tentu saja akan muncul tagihan ganda atau membengkaknya tagihan nasabah jika ada oknum yang membocorkan data tersebut kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Undang undang nomor 10 tahun 1992 tetang perbankan juga menyebut ancaman bagi oknum yang menyalah gunakan data nasabah itu dengan pidana penjara dan denda maksimal sebesar Rp 10 miliar.

"Kami akan kumpulkan semua pihak yang menggunakan layanan ini dan jika masih melanggar, kami akan tindak secara kelembagaan," kata Endang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: