PNS di 102 Daerah Dilarang Pakai Elpiji Subsidi, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini tak bisa menikmati konsumsi elpiji bersubsidi. Hal ini sudah disetujui beberapa pemerintah daerah (pemda) agar PNS-nya mengonsumsi elpiji nonsubsidi.

Vice President Domestic Gas PT Pertamina (Persero) Kusnendar mengatakan, Pertamina telah bekerja sama dengan 102 pemda, untuk menerapkan penyaluran subsidi elpiji bersubsidi 3 Kilogram (Kg). Hal itu dilakukan dengan mengimbau PNS tidak mengunakan elpiji bersubsidi.

"Total sudah ada 102 Pemda tingkat I dan II yang mendukung penggunaan elpiji subsidi," kata Kusnendar, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Senin (18/9/2017).

Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar mengatakan, imbuan larangan PNS menggunakan elpiji bersubsidi, bertujuan agar PNS tidak mengonsumsi elpiji bersubsidi. Hal itu mengingat PNS dinilai sudah mampu‎. "Sehingga subsidinya lebih mengena (tepat sasaran‎)," ucap Iskandar.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) mendapat dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat untuk melaksanakan penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran.

Ini ditunjukkan dengan mengeluarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang larangan penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung ukuran 3 Kg. Dengan begitu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) provinsi DKI Jakarta dilarang untuk menggunakan produk elpiji 3 Kg bersubsidi.

Area Manager Communication & Relations Pertamina Jawa Bagian Barat, Yudi Nugraha mengatakan,‎ dalam rangka menjalankan larangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pertamina beserta Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas bumi (Hiswana Migas) menggelar sosialisasi.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran. Kami berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik, sehingga distribusi untuk produk bersubsidi menjadi tepat sasaran sesuai regulasi yang berlaku," kata Yudi di Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Melalui program sejenis yang didukung penuh oleh para Kepala Daerah di Indonesia tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk produk bersubsidi dan nonsubsidi dari Pertamina.

Bahkan pada program sosialisasi yang baru berlangsung untuk pertama kali tersebut, Tim Pertamina memberikan beberapa program promosi khusus, yaitu potongan harga sampai dengan program trade-in tabung elpiji subsidi 3 Kg dengan Bright Gas 5,5 Kg.

Berikut daftar 120 kabupaten dan kota yang PNS-nya dilarang mengonsumsi elpiji bersubsidi:

1 Kota Semarang Jawa Tengah
2 Ogan Kemring Ulu (Oku) Timur Sumatera ‎Selatan (Sumsel).
3 Kota Binjai Sumatera Utara
4 Kab Karawang Jawa Barat
5 Kota Bogor Jawa Barat
6 Kab. Sukabumi Jawa Barat
7 Kab. Ngawi Jawa Timur
8 KAB. Kediri Jawa Timur‎
9 Kota Makassar Sulawesi Selatan
10 Kabupaten Bandung Jawa Barat
11 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
12 Kodya Jambi Jambi
13 Kab. Badung Bali
14 Kota Sibolga Sumatera Utara
15 Empat Lawang Sumsel
16 Kab. Pati Jawa Tengah‎
17 Kab. OKU Selatan Sumsel
18 Kab. Lahat Sumsel
19 Kab. OKI Sumsel
20 Kab. OKU induk Sumsel
21 Kab. Semarang Jawa Tengah
22 Kodya Salatiga Jawa Tengah
23 Kab. Blora Jawa Tengah
24 Kota Pagar Alam Sumsel
25 Kab. Garut Jawa Barat
26 Kab. Tegal Jawa Tengah
27 Kab. Sintarng Kalbar
28 Kab. Subang Jawa Barat
29 Kab. Pandeglang Banten
30 Provinsi Bengkulu (Gubernur) Bengkulu
31 Kab Kaur Bengkulu
32 Kota Jambi Jambi
33 Kab Sarolangun Jambi
34 Kab Tanjung Jabung Timur Jambi
35 Kab Tanjung Jabung Barat Jambi
36 Kab. Kepahiang Bengkulu
37 Kab. Lebak Banten
38 Kab. Lumajang Jawa Timur
39 Kota Tanjungbalai Sumatera Utara
40 Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: