Menteri Rini Minta Inalum Ambil Alih Saham Freeport

5 Kejadian Tragis yang Dialami Karyawan PT Freeport Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengarahkan PT Indonesia Asahan Aminium (Persero) Inalum membeli saham PT Freeport Indonesia. Saham tersebut telah sepakat dilepas sebesar 41,64 persen agar genap menjadi 51 persen.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Inalum diarahkan membeli saham Freeport. Pasalnya, perusahaan bekas investor Jepang tersebut akan memimpin holding BUMN pertambangan. Pembelian saham juga tidak harus menunggu pembentuan holding.

"Tidak harus menunggu (holding) karena pada dasarnya akan mengambil itu Inalum, nanti akan jadi holding," kata Rini, di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Rabu (20/9/2017).

‎Rini menargetkan pelapasan saham (divestasi) Indonesia selesai pada Desember 2018, saat ini Kementerian BUMN ‎sedang melakukan persiapan untuk menghitung nilai saham.

‎"Sedang dalam proses, jadi kami memang kami mengharapkan, sudah mengusulkan sudah harus selesai Desember 2018," ‎ujar Rini.

Menurut Rini, persiapan yang dilakukan berupa penentuan waktu dan cara menghitung nilai sahamnya. Hal ini untuk mengantisipasi perbedaan cara hitung nilai saham dari Freeport.

"Jadi dengan financial advisor kami dan lawyer kami sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya, karena ini kan valuasinya berbeda-beda. Dari Freeport begini, BUMN begini," papar Rini.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Harus Pegang Kendali Freeport

Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak akan memberikan kesempatan PT Freeport Indonesia ‎kembali berkuasa di Papua. Lantaran setelah pelepasan saham 51 persen resmi diterapkan, saham mayoritas dimiliki pihak nasional.

Menteri ‎Koordinator Bidang KemaritimanLuhut Binsar Pandjaitan menanggapi keinginan Presiden dan Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc, Richard C Adkerson untuk tetap memegang kendali meski 51 persen saham telah dimiliki pihak nasional. Dia menegaskan keinginan terebut tidak bisa dikabulkan.

"Enggak ada itu. Dia boleh saja bilang begitu," kata Luhut, pekan lalu.

Luhut mengungkapkan, dengan memiliki porsi saham 51 persen sudah seharusnya negara berdaulat, menjadi penguasa tambang yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua.

"Kita negara yang berdaulat. Masa 51 persen, kau (Freeport) 49, kau yang mengontrol. Itu logika dari mana," ucap Luhut.

Luhut pun menegaskan, jangan merendahkan Indonesia, karena saat ini putra putri Indone‎sia sudah mampu mengelola tambang Freeport Indonesia.

"Jadi tidak ada masalah itu. Bahwa nanti itu terjadi karena kita 51 persen CEOnya kita, kemudian operasionalnya dia, ya direktur operasi, kemudian kita direktur finance-nya, ya bisa dibuat begitu," tutup Luhut.