7 Jembatan Timbang Bakal Jadi Contoh Peningkatan Pelayanan

Liputan6.com, Jakarta - Peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang merupakan salah satu fokus Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini.

Kasubdit Pengendalian Keselamatan Solihin Purwantara mengatakan, saat ini pihaknya menggandeng swasta untuk melakukan pengoperasian, pendataan, pengawasan serta analisis selama tiga bulan di tujuh lokasi jembatan timbang proyek percontohan bagi seluruh jembatan timbang yang ada.

Adapun ketujuh lokasi pelaksanaan proyek percontohan jembatan timbang, tiga jembatan timbang di wilayah Sumatera yakni UPKKB Seumadam, Aceh Tamiang, UPKKB Sarolangun Jambi, dan Senawar Jaya Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sedangkan empat di wilayah Jawa, di antaranya UPPKB Losarang (Indramayu, Jawa Barat), UPPKB Wanareja (Cilacap, Jawa Tengah), UPPKB Widang, (Tuban, Jawa Timur), dan UPPKB Widodaren (Ngawi, Jawa Timur).

Solihin menambahkan, proyek percontohan ini diharapkan akan menjadi titik balik pelayanan jembatan timbang yang selama ini kurang efektif, sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam peningkatan keselamatan jalan.

"Kami berharap dengan efektifnya pengoperasian serta penindakan di jembatan timbang dapat mengurangi beban jalan yang dibawa oleh kendaraan angkutan barang sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kerusakan jalan," ujar Solihin dalam keterangan tertulis, Jumat (22/9/2017).

Terkait penindakan pelanggaran, Solihin menuturkan, nantinya tetap ditindaklanjuti oleh PPNS sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 736/AJ.108/DRJD/2017.

Sebagaimana disampaikan Plt Direktur Pembinaan Keselamatan Pandu Yunianto pada saat pembukaan Sosialisasi Penegakan Hukum Bidang Perhubungan Darat di Malang Selasa 12 September 2017, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat saat ini memberikan perhatian khusus terkait penegakan hukum dalam pengoperasian jembatan timbang.

"Saya mengimbau kepada para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Koordinator Jembatan Timbang untuk terus melakukan koordinasi, baik ke pihak internal maupun eksternal, karena pihaknya memerlukan dukungan dari pihak lain, seperti Dinas Perhubungan setempat, Kementerian PU-PERA, penegak hukum di Kepolisian, Jaksa, Pengadilan dan masyarakat sipil," kata dia. (Yas)

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: