Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di 60 kementerian dan lembaga dan satu pemerintah daerah selama dua pekan. Pendaftaran dibuka sejak 11 September 2017 hingga terakhir 25 September 2017 atau hari ini.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menjelaskan, sejauh ini pendaftaran CPNS 2017 berjalan dengan lancar. Memang ada beberapa pendaftar yang harus melengkapi berkas-berkas kembali karena ada dokumen yang tidak bisa terbaca dengan baik.
"Ada 669 pelamar wajib unggah ulang berkas. Untuk infonya selalu cek di Twitter resmi BKN di @bkngoid," ujar dia seperti ditulis Liputan6.com, (25/7/2017).
Advertisement
Tercatat, total pelamar lowongan CPNS 2017 seluruh instansi sejak 11 September hingga Minggu siang mencapai 1.117.943 orang. Pelamar paling banyak mengincar posisi PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan instansi dengan jumlah pelamar CPNS 2017 terendah adalah Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Secara lengkap, berikut daftar lima instansi dengan pelamar tertinggi. Pertama diduduki oleh Kemendikbud. Posisi kedua adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Posisi ketiga adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Disusul kemudian Kejaksaan Agung (Kejagung). Tertinggi kelima adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Sedangkan lima instansi dengan pelamar terendah adalah Lemsaneg di posisi puncak. Disusul kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk urutan ketiga terendah pelamar CPNS 2017 adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Kemudian Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan terakhir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
17 Ribu Formasi
Setelah pembukaan lowongan CPNS di dua instansi Agustus lalu, kini pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan CPNS putaran kedua di 60 (enam puluh) kementerian/lembaga dan 1 (satu) pemerintah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, kebijakan penerimaan CPNS Tahun 2017 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada jabatan-jabatan strategis (core business) yang mendukung Nawacita sebagai pengganti PNS yang pensiun, serta karena adanya peningkatan beban kerja pada kementerian/lembaga dimaksud.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ujar Menteri, pertimbangannya karena daerah itu merupakan provinsi pemekaran yang masih sangat kekurangan pegawai.
“Formasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 500, sedangkan jumlah lowongan atau formasi CPNS untuk kementerian/lembaga sebanyak 17.428,” ujarnya di awal September ini.
Dijelaskan, formasi untuk kementerian/lembaga, termasuk untuk putra/putri lulusan terbaik (cum laude/dengan pujian) sebanyak 1.850, penyandang disabilitas sebanyak 166, serta putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 196.
Advertisement
Rincian formasi
Kementerian
1. Kementerian Keuangan, 2.8802. Kementerian ESDM, 653. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 3004. Kementerian Ketenagakerjaan, 1605. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3296. Kementerian Perindustrian, 3807. Kementerian PUPR, 1.0008. Kementerian Pariwisata, 409. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.61010. Kementerian LHK, 70011. Kementerian Perhubungan, 40012. Kementerian Luar Negeri, 7513. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 9114. Kementerian Kesehatan, 1.00015. Kementerian Pertanian, 47516. Kementerian Sosial, 16017. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.50018. Kementerian PPN/BAPPENAS, 3819. Kementerian PANRB, 9120. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2121. Kementerian Sekretariat Negara, 17822. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 4023. Kementerian Agama, 1.00024. Kementerian Perdagangan, 6525. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 2726. Kementerian Bidang Polhukam, 2527. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2528. Kementerian BUMN, 2529. Kementerian KUKM, 2530. Kementerian Pertahanan, 50
Lembaga
31. Kejaksaan Agung, 1.00032. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 17533. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 9834. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 6035. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2836. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 17537. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 1038. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 9039. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 8740. Komisi Yudisial (KY), 3341. Badan Narkotika Nasional (BNN), 27542. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 6043. Badan SAR Nasional, 16044. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 30045. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 22546. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 18247. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 9948. Badan Ekonomi Kreatif, 9349. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 11050. Badan Intelijen Nasional (BIN), 19951. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 21252. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 15753. Setjen DPR, 8554. Badan Informasi Geospasial (BIG), 6755. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 29956. Mahkamah Kontitusi (MK), 7057. Kepolisian Republik Indonesia, 20058. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 2559. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 5360. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26
Provinsi
61. Kalimantan Utara, 500