Sukses

Gunung Agung Erupsi, Ini 3 Bandara Alternatif ke Bali

Aktivitas magma Gunung Agung terdeteksi terus naik ke permukaan.

Liputan6.com, Jakarta PT Angkasa Pura I (Persero) siap mengantisipasi dampak erupsi Gunung Agung di Bali. Sejak beberapa hari lalu, pihak BMKG mendeteksi adanya aktivitas magma yang terus naik ke permukaan. 

Antisipasi ini dilakukan setelah PT Angkasa Pura berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Bali, TNI AU Lanud Ngurah Rai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, Perum LPPNPI Bali, dan Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Israwadi menjelaskan, antisipasi yang dilakukan salah satunya dengan mempersiapkan beberapa bandara untuk menjadi alternatif pendaratan para penumpang yang menuju ke Bali.

"Seperti Bandara Juanda Surabaya yang dapat menampung 12 slot penerbangan, Bandara Internasional Lombok yang dapat menampung dua penerbangan, dan Bandara Adi Soemarmo Solo yang dapat menampung 30 slot penerbangan," kata Israwadi dalam keterangannya, Selasa (26/9/2017).

Selain Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Internasional Lombok juga telah melakukan sosialiasi AMDP kepada anggota AEC Lombok pada Senin pagi sebagai lanjutan dari kegiatan koordinasi penanggulangan bencana yang sebelumnya pada 19 September 2017. Namun, kali ini dengan ditambah pengecekan fasilitas penunjang dan simulasi latihan kejadian.

Dikatakan Israwadi, Bandara I Gusti Ngurah Rai juga akan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dampak bencana, seperti menyiapkan posko tanggap darurat bencana di bandara, menyiapkan fasilitas dan penunjang seperti layanan hotline contact center, help desk airlines untuk penumpang maskapai, media center untuk media massa, dan menyiapkan kendaraan bus atau roda empat untuk mengantar penumpang jika ingin mengganti rencana perjalanan via darat atau laut.

Bentuk kesiapan lainnya, ujar Israwadi, adalah prosedur operasional standar Airport Disaster Management Plan (AMDP) yang disosialisasikan kepada anggota Airport Emergency Committee (AEC) yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait, seperti TNI, Perum LPPNPI, kepolisian daerah setempat, maskapai, imigrasi, karantina, dan ground handling.

“Sosialisasi ini memberitahukan mengenai tugas dan tanggung jawab agar apabila terjadi bencana, semua pihak sudah paham hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak,” ujar Israwadi. (Yas)