Gandeng Investor, Pemkot Ingin Jadikan Tangerang Kota Mandiri

20151020-Pembangunan ilustrasi — Pekerja saat membangun tiang konstruksi pembangunan gedung di Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang Banten akan menggandeng investor baik domestik maupun global untuk mengembangkan wilayahnya. Langkah ini merupakan upaya inovasi dan percepatan pembangunan di wilayah seluas 959,6 kilometer persegi tersebut.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan saat ini sektor industri menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Terdapat sekitar 5.800 industri baik skala kecil maupun besar yang memberikan sumbangan hingga 47,5 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Zaki menjelaskan, sebagai pemerintah daerah pihaknya saat ini telah dan sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi disertai inovasi-inovasi baru. Salah satu contohnya terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah bekerjasama dengan minimarket guna meningkatkan pendapatan daerah.

“Kami terus berinovasi dan berimprovisasi juga melakukan sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar termasuk untuk menarik investor global, misalnya bekerjasama dengan perusahaan dari luar Indonesia,” ujar dia, Rabu (27/9/2017).

Menurut dia, pemerintah daerah juga mengarahkan pembangunan Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang seimbang dan mandiri. Tidak hanya mengembangkan industri, namun ke depan Tangerang juga fokus pada pembangunan pemukiman, perkantoran, dan komersil dimana semua bisa dilakukan secara integrasi.

Sebagai mitra strategis Jakarta, Kabupaten Tangerang dianggap memperoleh dampak baik positif maupun negatif dari pengembangan ibu kota. “Langkah yang akan dilakukan yaitu bekerjasama dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri,” Zaki menjelaskan.

Tonton Video Pilihan Berikut Ini:

2 dari 2 halaman

Integrasi Transportasi Publik

Sementara itu, Direktur Institute for Transportation and Development Policy Indonesia, Yoga Adiwinarto, mengingatkan dalam pembangunan infrastruktur, baik hunian, perkantoran hingga kawasan komersial harus ditopang dengan transportasi publik yang memadai serta terintegrasi.

Menurutnya, orientasi pengembangan harus diubah, misalnya dapat dipusatkan dengan daerah-daerah yang dekat dengan kawasan transportasi publik bukan jalan tol.

"Jalan tol kini sudah tidak mampu menampung penggunanya baik dari Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Akibatnya, masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam dengan kecepatan rendah," ungkap dia.

Pemerintah pun harus memetakan area-area yang dekat stasiun ka maupun sejalur dengan rute bus. Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada pengembang yang mau membangun kawasan dekat dengan transportasi publik atau turut membangun transit oriented development (TOD).

Menurut Yoga, pembangunan kota yang terintegrasi dengan transportasi publik dinilai akan memberikan multiplier effect yang besar. Tidak hanya masyarakat yang dimudahkan, namun perkembangan daerah tersebut ke depan juga akan lebih baik.

Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto menambahkan potensi daerah di luar Jakarta memiliki karakteristik berbeda. Sangat memungkinkan bagi daerah membuat zonasi baru dengan catatan mendapatkan dukungan pemerintah dan komunitas.

Saat ini, pembangunan infrastruktur sangat gencar sehingga memungkinkan membangun suatu konsep kota baru dengan tetap melihat apa yang sudah tumbuh di sana. “Bisa saja dibikin Silicon Valley, tapi harus lihat industri yang sudah ada. Lalu, industri yang bisa support ke arah sana apa. Dengan begitu bisa menjadi pemecahan konsentrasi pembangunan yang patut didorong,” tandas dia.