Menteri Rini Klaim Selalu Dahulukan Swasta di Proyek Pemerintah

Hunian Berbasis TOD Mulai Dibangun di Pondok Cina — Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri) melihat maket proyek pembangunan rumah susun di Stasiun Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Senin (2/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim selalu mempersilakan pihak swasta untuk membangun beberapa proyek pemerintah. Jika swasta tak ada yang berminat, baru akan dikerjakan oleh BUMN. Apa yang disampaikan itu sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dijelaskannya, dalam membangun suatu proyek, pemerintah akan terlebih dahulu menawarkan kepada swasta. Jika tak ada yang berminat, barulah BUMN turun tangan. Dengan demikian, dia juga membantah bahwa BUMN selalu mendominasi proyek-proyek dalam negeri.

"Tol Trans Sumatera itu kita sudah tawarkan, sudah tender tiga kali tapi tidak ada yang mau ambil, kalau dihitung internal rate of return-nya (IRR) tidak cukup, makanya BUMN yang akhirnya ditugaskan," tegas Rini di Plaza Mandiri, seperti ditulis, Jumat (6/10/2017).

Contoh proyek lainnya, yaitu jalan Tol Trans Jawa. Izin pembangunan jalan tol itu sudah dikeluarkan sekitar 10 tahun lalu, dan beberapa ruas diambil oleh swasta. Namun, dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan.

Banyak perusahaan swasta yang tak kunjung membangun proyek jalan Tol Trans Jawa tersebut dengan alasan sulitnya pembebasan lahan. Oleh karena itu, akhirnya BUMN tepaksa mendapat tugas untuk mengambi alih beberapa ruas yang sebelumnya dimiliki swasta.

"Terbukti, langsung kita kerjakan. Trans Jawa, pertengahan tahun depan akan sambung dari Merak sampai Probolinggo, 1.270 km," tegas dia.

Tidak hanya itu, BUMN juga melibatkan swasta dalam pengembangan beberapa bandar udara, seperti Bandara Internasional Kualanamu Medan dan Bandara Internasional Lombok Praya. Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke dua bandara yang dikelola Angkasa Pura II dan Angkasa Pura I terserbut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Klaim Kadin

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap bisnis skala kecil. Dia meminta peran swasta dan UMKM lebih diperlebar.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, saat ini peran BUMN sudah terlalu besar. Padahal, Presiden Jokowi pernah mengatakan swasta akan mendapat kesempatan pertama dalam menggarap bisnis.

"Di banyak kesempatan Pak Presiden sampaikan berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN," kata Rosan Selasa kemarin.

Rosan mengungkapkan, saat ini jumlah BUMN sebanyak 118 perusahaan, tetapi perusahaan tersebut memiliki anak, cucu, bahkan cicit sehingga jumlahnya membengkak. Pengembangan perusahaan tersebut telah mengambil peran bisnis yang seharusnya digarap swasta dan usaha mikro kecil‎ menengah (UMKM).

‎"Saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf ambil banyak porsi swasta dan UMKM,"‎ ujarnya.

Rosan pun meminta Presiden Jokowi untuk mengembalikan ‎BUMN ke lini bisnisnya, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi pihak swasta dan UMKM untuk berperan.

BUMN
Perusahaan
BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
BUMN
Menteri BUMN Rini Soemarno
Proyek Pemerintah