WNI Transfer Triliunan Rupiah ke Singapura, Ini Kerugian buat RI

Liputan6.com, Jakarta Warga negara Indonesia masih gemar menyimpan dananya di negara lain. Salah satunya yang tengah diselidiki regulator di Eropa dan Asia Tengah, terkait penyelidikan transfer dana nasabah senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 18,9 triliun dari Indonesia.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya ada empat kerugian yang dialami Indonesia dari aktivitas semacam ini. Pertama, cadangan devisa Indonesia tidak tercatat dengan baik.

"Kalau masih banyak terjadi praktik seperti ini, Indonesia rugi. Pertama, memang ada potensi cadangan devisa tidak tercatat, otoritas moneter akan sulit mengatur cakupan cadangan devisa yang ada di Indonesia," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Kedua, bisa saja dana yang disimpan tersebut merupakan hasil tindak kejahatan di Indonesia, seperti korupsi. Hal ini jelas membawa kerugian bagi negara. "Transaksi yang abu-abu seperti ini memang berpotensi terkait dengan tindak kriminal seperti pencucian uang, transaksi ilegal, bisa juga terkait dengan dana hasil korupsi," jelas dia.

Ketiga, uang dengan jumlah yang besar tersebut jika disimpan di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang besar bagi ekonomi nasional. Dana tersebut akan meningkatkan likuiditas di dalam negeri sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan dengan dukungan modal yang memadai.‎

‎

"Yang harusnya berada di Indonesia untuk perputaran roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Karena tujuan repatriasi dengan adanya aktivitas yang tidak terlacak ini masih banyak yang keluar masuk dan tidak terdeteksi ini justru ganggu kinerja perekonomian. Harusnya ekonomi bisa tumbuh di atas 5 persen, tapi karena sumber likuiditasnya terbatas, banyak disimpan di negara lain seperti Singapura, akhirnya tidak bisa tinggi," jelas dia.

Dan keempat, hilangnya potensi penerimaan pajak. Sebab, dana yang disimpan di negara lain tersebut seharusnya bisa menjadi objek pajak dan bisa meningkatkan rasio pajak.‎

"Ini menjadi permasalahan pada penerimaan pajak. Ada objek pajak yang harusnya masuk dalam kantong pemerintah, tapi disimpan di Singapura dan terkait dengan aktivitas penghindaran pajak, otomatis tax rasio kita masih 11 persen, akan sulit mencapai 13 persen. Ini kita tertinggal dari negara-negara ASEAN lain, bahkan ada beberapa negara yang sudah 20 persen," tandas dia.

Untuk diketahui, Regulator di Eropa dan Asia tengah menyelidiki Standard Chartered Plc. Penyelidikan ini terkait kasus transfer dana nasabah dari Indonesia senilai US$ 1,4 miliar atau Rp 18,90 triliun (estimasi kurs 13.500 per dolar AS).

Dikutip dari Bloomberg, transfer tersebut dilakukan pada akhir 2015 dari Pulau Guernsey yang merupakan daerah di dekat Prancis ke Singapura.

Transfer tersebut menjadi perhatian otoritas keuangan di Eropa dan Asia karena dilakukan sesaat sebelum Guernsey mengadopsi aturan Common Reporting Standard (CRS) atau pertukaran data perpajakan global.

Sekitar 100 negara sepakat untuk bertukar informasi laporan tahunan tentang rekening milik orang-orang di setiap negara anggota untuk kepentingan pajak.

Otoritas Moneter Singapura, Otoritas Keuangan Inggris dan juga Komisi Jasa Keuangan Guernsey tengah mengelusuri rantai kejadian transfer dana yang diduga untuk menghindari aturan perpajakan yang baru tersebut.

Sayangnya, juru bicara Standard Chartered menolak untuk berkomentar. Sekretaris Otoritas Moneter Guernsey Dale Holmes pun juga menolak untuk berkomentar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Diduga Tindak Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menerima laporan terkait transfer dana sebesar US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 18,9 triliun milik nasabah Indonesia dari Guernsey ke Singapura melalui Standard Chartered Plc. Transaksi tersebut terjadi akhir 2015 silam.

"PPATK sudah terinfo beberapa bulan yang lalu," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin kepada Liputan6.com di Jakarta, Miggu (8/10/2017).

Ditanya mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penghindaran pajak, Kiagus menerangkan, tindak pidana pajak merupakan salah satu tindakan yang berkaitan dengan TPPU.

Dia menuturkan, dengan jumlah yang tidak sedikit, ada dugaan dana tersebut berkaitan dengan TPPU. Dia menambahkan, pemilik dana tersebut bukan individu.

"Tindak pidana pajak merupakan salah satu tindak pidana asal TPPU. Kalau melihat mutasi uang tersebut ke mana-mana kemungkinan besar unsur TPPU terpenuhi. Pemiliknya tidak satu orang," jelas dia.

Lebih lanjut, Kiagus mengatakan, PPATK tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menelusuri dana tersebut. "Biar para aparatur negara bekerja dulu," tukas dia.

PPATK
Organisasi
PPATK merupakan singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Lihat Selengkapnya
PPATK
Standard Chartered
Transfer

Septian Deny
Author
Nurmayanti
Editor
Reza Deni Saputra
Editor

WNI Transfer Triliunan Rupiah ke Singapura, Ini Kerugian buat RI

PPATK Duga Aliran Dana Orang RI di Stanchart Terkait Cuci Uang

Kata Dirjen Pajak Soal Transfer Triliunan Nasabah RI di Stanchart

Standard Chartered Diselidiki Soal Transfer Dana Nasabah RI

Diduga Tindak Pencucian Uang

BKPM Gandeng Standard Chartered Tarik Investasi Negara Berkembang

Langkah Standard Chartered Penuhi Aturan Kepemilikan Tunggal

Standard Chartered Bank dan Blibli Tawarkan Belanja Istimewa

PPATK

Standard Chartered

Transfer

L’Oreal Indonesia Buka Lowongan Kerja Buat Lulusan SMK hingga S1, Simak Cara Daftarnya!

Pengangguran Sentuh 7,5 Juta Orang, Jakarta Langsung Buka 35 Ribu Lowongan Kerja

Perusahaan Tambang Batu Bara Ini Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMK hingga S1 Bisa Daftar!

Shell Dikabarkan Tutup Seluruh SPBU di Indonesia, Kenapa?

BUMN Setor Dividen Rp 85,5 Triliun untuk Negara pada 2024

Harga Minyak Dunia Melesat Tersengat Memanasnya Perang Ukraina-Rusia

Kementerian PU Pastikan Kesiapan Jalan Nasional hingga Tol saat Natal dan Tahun Baru

Menteri Rosan Paparkan Peluang Investasi Sektor Prioritas Indonesia di Hadapan 150 Pelaku Usaha Terkemuka Inggris

Siapkan Tokenisasi Emas, Pegadaian Koordinasi dengan OJK

Industri Katup Lokal Keluhkan Inkonsistensi Penerapan Kebijakan Perdagangan Nasional

Jadi CEO Terbaik, Sunarso Ungkap BRI Group Catatkan Kinerja Cemerlang dan Berkelanjutan

Menteri Rosan Segera Tindak Lanjuti Komitmen Investasi Rp 134,9 Triliun dari Inggris

Kementerian PANRB Susun Sistem Karier PNS di Kementerian/Lembaga Baru

Nikaragua di Bawah Bayang-bayang Kekuasaan Mutlak Daniel Ortega dan Istri

Kampanye Akbar Bobby-Surya, Riang Gembira dan Gelorakan Semangat Bersama Bangun Sumut

7 Potret Sarah Vi Pakai Makeup Porcelain, Tebalnya Bak Boneka Jepang

Marak Pencurian, Bagaimana Strategi Fintech Amankan Data Pribadi Pengguna?

Cuaca Hari Ini Minggu 24 November 2024: Langit Pagi Jabodetabek Berawan Tebal

Ekshibisi REGENERASI, Menyelami Upaya Menyembuhkan Bumi Melalui Produksi Fesyen Lokal

Melihat Koleksi di Pasar Klitikan Notoharjo Solo

Skor Kacamata Warnai Hasil Pertandingan AC Milan Melawan Juventus

Gelar Fan-Con di Jakarta, Choi Jin Hyuk Makan Keripik Tempe hingga Durian

Sudah Dikontak Ruben Amorim, Ini Bintang Sporting CP yang Bisa Segera Diangkut Manchester United

VIDEO: Negara G20 Sepakat Akan Pajaki Orang-orang Super Kaya

Puluhan Ulama hingga Habaib Imbau Polresta Malang Kota Jaga Netralitas di Pilkada 2024

Bertemu MBZ, Prabowo Apresiasi Inisiatif Pelibatan Indonesia untuk Misi Kemanusiaan Gaza

Intip, Jadwal Masa Tenang Pilkada 2024 dan Aturannya