Pemerintah Bakal Hitung Nilai Saham Freeport dengan Transparan

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menjelaskan tiga poin penting hasil kesepakatan renegosiasi kontrak antara pemerintah dengan Freeport kepada anggota Komisi VII DPR, yakni divestasi, smelter, dan penerimaan negara. Jonan juga mengklarifikasi bocornya surat penolakan Freeport terhadap kewajiban divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

"Kita sudah mencapai kesepakatan besar pada Agustus lalu. Pemerintah menyetujui perpanjangan (kontrak) maksimum 2x10 sesuai Undang-Undang (UU) Minerba," tegas Jonan saat Rapat Kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017.

Dia menjelaskan, perpanjangan kontrak pertama Freeport Indonesia mengeruk emas di Indonesia periode 2021-2031. Jika memenuhi persyaratan, maka dapat diperpanjang lagi hingga 2041. "Saya bilang dapat ya (diperpanjang), tapi belum tentu," ucap mantan Menteri Perhubungan itu.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi Freeport Indonesia. Pertama, kata Jonan, Freeport Indonesia harus melepas (divestasi) 51 persen saham untuk kepemilikan Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Pemda diwakili pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat adat.

Syarat kedua, sambungnya, Freeport Indonesia wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam kurun waktu 5 tahun setelah persetujuan diberikan. Ini adalah amanat UU Minerba yang tidak dapat diganggu gugat.

Terakhir, pemerintah mengupayakan hasil operasi atau penerimaan negara dari Freeport Indonesia yang akan lebih tinggi, baik PNBP, royalti, pajak dalam bentuk apa pun, dan retribusi daerah.

"Sampai dengan pertemuan hari ini, kesepakatan itu tidak berubah," Jonan menegaskan.

Ihwal surat penolakan divestasi oleh CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu, Hadiyanto, lebih jauh Jonan mengklarifikasinya.

"Surat Freeport yang dikatakan menolak, sebenarnya tidak ada. Surat itu ditujukan ke Sekjen Kemenkeu, karena Presiden menugaskan detail divestasi dibicarakan dengan Menkeu dan Menteri BUMN. Kami di ESDM hanya mendukung saja karena divestasi mengenai kemampuan keuangan negara dan berapa nilai valuasi dari 51 persen saham," ucap Jonan.

Untuk pembangunan smelter, Jonan mengaku, tidak ada negosiasi kepada Freeport Indonesia, mengingat itu adalah kewajiban yang diamanatkan UU. Untuk penerimaan negara yang dihasilkan dari operasional Freeport Indonesia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang membuat rancangannya.

"Prinsipnya harus lebih baik, ini perlu dilampirkan nantinya tarif pajak. Jadi ini menjamin perjanjian kedua belah pihak tidak berubah," tegas Jonan.