Kejar Setoran Rp 512 Triliun, Ditjen Pajak Tak Ingin Bikin Resah

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan baru mengumpulkan penerimaan Rp 770,7 triliun sepanjang Januari-September 2017 atau 60 persen dari target Rp 1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Itu artinya masih ada pekerjaan rumah untuk mengejar setoran Rp 512,9 triliun pada sisa waktu tiga bulan ini.

"Saya masih optimistis target tercapai. Tax amnesty juga begitu, banyak yang pesimis tapi ternyata bisa tinggi. Makanya saya minta khusus Eselon II kerjanya sampai jam 10 malam," kata Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, Ditjen Pajak terus melakukan penegakan hukum melalui upaya penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak (WP) nakal pengemplang pajak.

"Gijzeling jalan terus. Tapi kita kalau sekarang law enforcement, tidak akan ada konpers. Mau tahu jumlahnya yang di gijzeling, tanya ke lembaga pemasyarakatan. Jadi, tidak diberitakan, nanti bikin orang takut," tegasnya.

Ken mengaku, Ditjen Pajak akan menggunakan data-data dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun data dan informasi dari sumber lainnya untuk menyisir potensi penerimaan pajak.

"Kita kerjakan sesuai prosedur yang berlaku, karena data ini tidak akan kita diamkan. Dari pegawai paling atas sampai bawah tahu kok, begitu ada data, dicek dulu, valid atau tidak. Tidak kayak media sosial," ucap Ken.

Sementara itu, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal menambahkan, penerimaan pajak hingga akhir September ini sebesar 60 persen. Capaian tersebut diakui lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 58 persen.

"Kalau dikeluarkan faktor tax amnesty dan revaluasi aktiva tetap, pertumbuhan penerimaan 12,6 persen. Jadi, sinyal ekonomi relatif lebih bagus dibanding periode yang sama 2016," tuturnya.

Tantangan di tiga bulan ini, kata Yon, mengejar penerimaan pajak sekitar 40 persen atau Rp 512,9 triliun. Upaya yang akan dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

"Untuk mengejar Rp 500 triliun lagi, pakai cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Mencari wajib pajak yang seharusnya terdaftar dan menggali dari dalam dengan data-data valid dan diyakini kebenarannya. Ini tindak lanjut pasca-tax amnesty yang kita optimalkan," jelas Yon.

Adapun untuk dana repatriasi program tax amnesty yang belum masuk ke Indonesia, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, akan dicek saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 pada Maret dan April 2018.

"Nanti kan wajib pajak akan melapor SPT 2017 di Maret, baru deh akan direkonsiliasi persis. Setiap wajib pajak yang Surat Pernyataan Harta (SPH)-nya repatriasi, kita cek dengan laporan mereka, dan lihat data riilnya seperti apa. Jadi, tunggu Maret dan April tahun depan," imbuh Hestu Yoga.

Tonton Video Pilihan Ini: