Menhub Budi Pede Biaya Logistik Bisa Turun, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah optimistis biaya logistik di Indonesia bisa turun menjadi 19,2 persen dari produk domestik bruto (GDP). Saat ini biaya logistik di dalam negeri masih berkisar 24 persen dari GDP.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penurunan biaya logistik di Indonesia ini akan didorong mulai masuknya kapal-kapal besar dari perusahaan pelayaran internasional ke Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan asal Prancis, Compagnie Maritime d'Affretement-Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM).

‎"Saya pikir akan terjadi. Karena apa? Beberapa yang jadi indikasi CMA-CGM itu dan beberapa operator yang besar-besar sudah masuk ke Indonesia. Jadi, saya tanpa mengatakan angka-angka, dengan kapal-kapal yang besar itu datang, maka skala ekonomi yang terjadi di Indonesia makin baik," ujar dia di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Selain penurunan biaya logistik, ujar Budi, dengan singgahnya kapal-kapal kargo raksasa, kinerja ekspor-impor Indonesia akan meningkat. Sebab, selama ini barang-barang yang diekspor dan diimpor Indonesia, tidak harus terlebih dulu singgah di negara lain seperti Singapura.

"Bahkan dengan adanya kapal-kapal besar itu secara tidak langsung menarik barang-barang yang selama ini ke negara lain ke Jakarta. Jadi, tanpa saya katakan turun naik berapa, dengan mereka datang dan sekarang ini intensif tiga kali sebulan, itu satu indikasi economic of scale dari Tanjung Priok sudah terjadi dan ini harus kita dorong. Dan kami tidak segan lakukan perbaikan-perbaikan di Priok," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasok, Rico Rustombi, mengatakan pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang terencana untuk mengurangi biaya logistik, sehingga masalah disparitas harga antar wilayah bisa diselesaikan.

Dengan demikian, ujar dia, target yang ingin pemerintah dalam menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi 19,2 persen di 2019 bisa tercapai.

"Hal ini dapat dimulai dengan pembentukan sebuah kelompok kerja yang terdiri dari elemen pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Sehingga implementasi proyek-proyek transportasi yang berimplikasi pada logistik dan supply chain dapat bersama-sama dikawal," ujar dia.