Pemerintah Minta Pertamina Desak Orang Kaya Pakai Gas 5,5 Kg

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) lebih gencar mendorong masyarakat mampu untuk menggunakan elpiji 5,5 kilogram (kg). Hal ini untuk mengurangi konsumsi elpiji bersubsidi 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, elpiji bersubsidi 3 kg seharusnya digunakan masyarakat tidak mampu. Sebab itu pada tabung gas berkelir hijau tersebut tertulis ‎hanya untuk masyarakat miskin. "Kan tabung melon itu dituliskan untuk rakyat miskin," kata dia di Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Menurut Ego, langkah mendorong masyarakat mampu tak lagi mengkonsumsi elpiji 3 kg, merupakan salah satu cara untuk meredam kenaikan konsumsi elpiji bersubsidi melebihi kuota. Selain itu, sebagai langkah awal sebelum penyaluran subsidi elpiji tepat sasaran terlaksana.

Terkait dengan pelaksanaan penyaluran subsidi elpiji tepat sasaran, dia mengaku sampai saat ini masih dalam proses pendataan masyarakat yang berhak mendapatkan.

Ego pun mengaku belum bisa memastikan waktu pelaksanaannya. "Ini pekerjaan sangat luar biasa. Sampai sekarang yang saya dapat data, Kementerian Sosial dan Kementerian ESDM punya data baru teridentifikasi masyarakat miskin itu 10-15 juta. Itu yang baru bisa diidentifikasi," dia menuturkan.

PT Pertamina (Persero) mengaku terus berupaya memenuhi kebutuhan elpiji bersubsidi. Namun terkadang di beberapa wilayah masih ditemukan kelangkaan pasokan.

Manager External Communication Pertamina, Arya Dwi Paramita mengungkapkan, elpiji 3 kg adalah barang subsidi dan disediakan untuk masyarakat miskin dan usaha mikro. Namun saat ini penyaluran elpiji 3 kg masih bebas sehingga bisa digunakan masyarakat mampu.

Alhasil, karena semua orang bisa membeli elpiji 3 kg maka kerap terjadi kelangkaan. Padahal jumlah elpiji 3 kg juga sudah disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin. "Inilah kontras sekali penggunaan elpiji 3 kg. Banyak yang tidak berhak menggunakan elpiji ini," ‎kata Arya.

Jumlah rumah tangga miskin di Indonesia saat ini mencapai 26 juta jiwa. Sedangkan jumlah seluruh rumah tangga di Indonesia adalah 50 juta jiwa. Artinya, di luar 26 juta jiwa tersebut adalah penduduk mampu yang tidak berhak menikmati subsidi elpiji.

Arya menjelaskan, pihak yang masuk dalam rumah tangga miskin bisa ditinjau dari beberapa acuan, yaitu mereka yang berpendapatan Rp 350 ribu per bulan per kapita. Selain itu, dinding dan lantai rumah ‎tidak permanen.

Sedangan pengusaha mikro yang bisa mengkonsumsi elpiji 3 kg adalah yang tingkat pendidikannya relatif rendah. Jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp 50 juta, dengan omzet maksimal Rp 300 juta per tahun. "Usaha mikro menjadi sasaran penerima subsidi Elpiji, karena usaha mikro sulit mendapat akses perbankan," tutup Arya.