Pemda Perlu Bentuk BUMD agar Stabilkan Harga di Papua

20161025-Tol-Laut-IA7 — Budi Karya Sumadi bersama rombongan saat diatas KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Presiden asal Papua Lennis Kogoya meminta pemerintah daerah Papua untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdagangan.

Keberadaan BUMD ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok pasca berjalannya program Tol Laut.

Lennis mengatakan, selama ini belum semua wilayah di Papua yang bisa menikmati harga murah dari program Tol Laut. Salah satu alasannya yaitu barang-barang yang dikirim melalui program Tol Laut masuk ke pihak swasta. Sedangkan jika sampai ke tangan swasta, harga barang tersebut dinaikkan untuk mendapatkan keuntungan.

"Tapi kalau ini (barang-barang subsidi) masuk ke toko swasta, harga tetap akan naik lagi," ujar dia di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Oleh sebab itu, agar barang-barang ini tidak jatuh ke tangan swasta, harus dikelola oleh BUMD. Dengan demikian, harga barang-barang tersebut tetap terjaga dan dipastikan sesuai dengan yang telah disubsidi oleh pemerintah.

"Jadi harga subsidi yang pemerintah kasih di Papua itu, itu masuk ke BUMD, toko-toko dibuka dan masyarakat akan datang. Harga yang di swasta akan turun," jelas dia.

Menurut Lennis, dirinya akan mengajukan pembentukan BUMD ini kepada pemerintah daerah dan menggandeng BUMN. Selain itu, dia juga berharap adanya dukungan pemerintah pusat terkait hal ini.

"Itu saya tawarkan kepada pemerintah daerah dengan BUMN, didorong pemda untuk segera bikin BUMD. Itu khusus untuk sembako, untuk semen. Biar begitu sampai ke sana, harga yang diberikan oleh pemerintah pusat sama dengan di daerah," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Pemerintah Perlu Sediakan Penerbangan Pesawat Jenis Boeing

Sebelumnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah berusaha menurunkan beberapa bahan pokok dan semen di Papua, terutama di wilayah Wamena dan Puncak Jaya.

Untuk mendukung hal itu, warga di sekitar wilayah itu meminta kepada pemerintah untuk menyediakan penerbangan dengan menggunakan pesawat jet jenis Boeing.

Warga Papua yang juga sebagai koordinator program semen turun harga di Papua, Wolter B Hesegem mengungkapkan selama ini distribusi ke wilayah Puncak Jaya mellalui jalur udara dari Timika ke Wamena. Sayangnya pesawat tersebut dilayani pesawat perintis dengan jumlah penerbangan satu kali dalam satu hari.

"Kunci distribusi itu di Timika ke Wamena, tolong kalau bisa ada penerbangan pesawat Boeing, sehari empat kali penerbangan saja, itu akan drastis membantu harga-harga di sana turun," kata Wolter di Kementerian BUMN, Selasa 10 Oktober 2017.

Dia sekaligus juga mengkritik kebijakan yang akan diterapkan Kementerian Perhubungan mengenai program tol udara. Di tol udara ini, Kemenhub berencana memberikan subsidi ke rute tersebut namun masih menggunakan pesawat perintis.

"Kalau masih menggunakan pesawat perintis itu sama saja, barang akan habis di jalan, belum lagi kalau cuacanya hujan, pesawat tidak bisa terbang," ujar dia.

Dia mengusulkan untuk lebih memberikan subsidi dengan menerbangkan satu pesawat Boeing. Mengenai sistem subsidinya, Wolker mengusulkan bisa menggunakan sistem subsidi silang di salah satu maskapai kargo. (Yas)