Makin Terjepit Sanksi, Korut Kini Legalkan Judi Pacuan Kuda

Di Italia ada Pacuan Kuda Tradisional yang Tetap Lestari — Para joki memacu kudanya saling balap saat mengikuti balapan kuda Italia historis Palio di Siena, Italia (16/8). Palio diadakan dua kali setahun, yakni Juli dan Agustus. (AFP Photo/Filippo Monteforte)

Liputan6.com, Pyongyang - Tak banyak yang bisa dilakukan Pemerintah Korea Utara (Korut) saat perekonomian negaranya terus tergencet sanksi internasional. Sumber-sumber pendapatan yang tadinya bisa dijadikan ladang uang pun kini tak lagi mampu menjadi sandaran.

Alhasil, negara Kim Jong Un ini menggantungkan nasib perekonomian negaranya pada pemasukan ilegal. Salah satunya adalah pendapatan dari arena perjudian kuda.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan membangun resort, kolam renang, dan fasilitas liburan mewah lainnya agar dapat menjaring kekayaan individu-individu kaya. Judi di pacuan kuda Mirim Horse Riding Club milik keluarga Kim yang dibangun di dekat Pyongyang juga mulai beroperasi, demikian dilansir kantor berita Korea Utara, KCNA, Jumat (20/10/2017)

Orang-orang yang mengunjungi arena tersebut bisa bebas menaruh taruhan pada joki jagoannya. Warga yang masih berusia belasan tahun pun diperbolehkan menjadi joki penunggang kuda.

Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri Korea Utara Na Jeong-won di Seoul mengatakan, keluarga Kim juga berencana membangun taman bermain, resort di dataran tinggi, dan klub pacuan kuda untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di sana.

"Namun, tujuan utamanya adalah menjaring pemasukan," kata Na

Hal yang sama juga dituturkan Peneliti Pusat Ewha Womans University Seooul, Lee Sang-Keun. Ia mengatakan, target utama dari fasilitas megah dan kenyamanan yang dibangun Pemerintah Korut adalah masyarakat kelas atas. Bahkan, warga yang masuk dalam kategori ini diperbolehkan mengejek Kim Jong Un dengan catatan masih mau berkontribusi bagi pendaptan negara.

"Fasilitas itu dibangun untuk meraup keuntungan. Bukan dari turis asing, melainkan dari orang-orang berduit di Korea Utara. Di sana, orang kaya banyak yang bertransaksi menggunakan dolar atau yuan China," jelasnya

2 dari 2 halaman

Terancam bencana kelaparan

Berbagai macam sanksi politik, diplomasi, dan ekonomi yang dijatuhkan komunitas internasional terhadap Korea Utara mengakibatkan negara yang dipimpin Kim Jong-un itu terancam mengalami bencana kelaparan. Tak hanya sanksi, fenomena kekeringan yang melanda Korut semakin memperparah kondisi tersebut.

Bencana kelaparan itu akan mengancam kondisi kesehatan 25 juta warga sipil dan jutaan tentara Korut. Demikian seperti dilansir dari The Guardian, Kamis 24 Agustus 2017.

Kabar itu disampaikan Jiro Ishimaru, seorang produser film dokumenter dan ketua koordinator jaringan jurnalisme warga Korea Utara.

"Korea Utara akan mengalami kesulitan memberi makan tentara mereka yang berjumlah sangat banyak," ucap pria asal Jepang itu kepada The Guardian.

"Korupsi juga sangat merajalela. Ketika pejabat tinggi menjual seluruh pasokan makanan yang diproduksi Korut ke pasar perdagangan, para warga tidak akan disisakan apapun," kata Ishimaru.