Bos PLN: Orang Bilang Proyek Listrik 35 Ribu MW Tak Masuk Akal

Progress Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW untuk Indonesia — Progress sebaran pembangkit listrik dan jaringan tranmisi yang telah dibangun PT. PLN demi program 35.000 MW untuk Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir tak mau ambil pusing dengan prediksi sejumlah pihak yang meragukan target 35 ribu megawatt (MW) bakal tuntas pada 2019. Bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kelistrikan itu tetap optimistis mencapai target tersebut.

Sofyan memperkirakan, tidak akan ada lagi perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA) antara Independent Power Producer (IPP) dan PLN pada tahun depan. Semua akan dituntaskan hingga akhir tahun ini.

"Sudah habis ya (PPA), realisasi sudah 31 ribu MW, tinggal punya PLN saja sedikit. IPP hampir sudah selesai, tinggal satu atau dua di mulut tambang Kalimantan, kapasitas 2 x 100. Itu IPP juga. Jadi, hampir tidak ada lagi PPA di tahun depan," jelasnya, seperti ditulis Senin (23/10/2017).

Sofyan lebih jauh menjelaskan, saat ini PLN tinggal menunggu penyelesaian pembangunan sejumlah pembangkit listrik. Untuk pembangkit dengan kapasitas 1.000 sampai 2.000 MW sudah rampung.

"Sekarang tinggal transmisi, dan pembangkit tinggal nunggu jadinya di masing-masing daerah karena sekarang sedang dibangun. Yang besar-besar 1.000-2.000 MW sudah selesai," tutur mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk itu.

Dengan realisasi tersebut, Sofyan optimistis mampu menyelesaikan target listrik 35 ribu MW sampai dengan 2019. "Bayangkan kelar tidak tuh? Ya kelar. Memang target ini orang bilang tidak masuk akal, tapi kalau dikerjakan serius, bisa. Saya tidak banyak bicara, tapi banyak dibicarakan," katanya.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Naustion memperkirakan, proyek pembangkit listrik antara PLN dan IPP yang masih dalam tahap perundingan sekitar 20 -25 persen dari target 35 ribu MW.

"Kalau sekarang saja yang masih perundingan sebanyak itu, tidak mungkin selesai di 2019. Hanya pembangkit menengah dengan gas yang bisa selesai dua tahun, sementara yang besar pakai batu bara tiga tahun bisa tuntas sudah syukur," kata Darmin.

Lebih jauh lagi, Darmin mengaku, permintaan atau penjualan listrik tidak setinggi yang diperkirakan. Alasannya karena realisasi pertumbuhan ekonomi nyatanya tidak sesuai ekspektasi ketika merancang kebutuhan listrik.

"Kuartal yang lalu saja, permintaan listrik tumbuh negatif, padahal ekonomi positif. Artinya bukan cuma pertumbuhan ekonomi tidak setinggi saat memakai asumsi. Jadi tidak terhindarkan akan ada upaya adjustment (memangkas target 35 ribu MW)," terangnya.

Pemangkasan target 35 ribu MW, kata Darmin, perlu dilakukan agar PLN tidak memikul beban terlalu berat. Jika proyek ini terus dipaksakan, Darmin khawatir tidak ada yang membeli produksi listrik, mengingat permintaan listrik akhir-akhir ini mengalami penurunan.

"Kalau tidak (di-adjsutment), PLN akan memikul beban listrik. Dan nanti kalau diteruskan dengan rencana 35 ribu MW 1-2 tahun lagi, listrik yang dihasilkan tidak dipakai," ujarnya.

Sementara, PLN dengan IPP telah meneken perjanjian jual beli listrik. Artinya, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengatakan PLN harus tetap membayar listrik yang sudah dihasilkan dari proyek pembangkit meskipun tidak dikonsumsi.

"IPP kan punya klausul pakai atau tidak, selesai ya dibayar. Bayarnya berdasarkan apa? Dia akan minta untuk melakukan audit hasilnya sudah keluar, tidak dipakai, harus dibayar. Itu porsinya 80-85 persen dari kapasitas yang harus dibayar," tegasnya.

"Kontrak listrik ya begitu, apa boleh buat. Makanya jangan sampai lebih. Kelebihan atau surplus listrik, tidak dipakai, tetap bayar ke investor (IPP)," Darmin menerangkan.