Menkeu: Bangun Infrastruktur Itu Kebutuhan, Bukan Barang Mewah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia perlu membangun infrastruktur untuk menutup kesenjangan infrastruktur yang masih di bawah rata-rata negara berkembang lain. Infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

"Dengan wilayah geografis luas dan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, dan demografi masih muda, ‎membangun infrastruktur di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendesak," tegas Sri Mulyani saat Peringatan Hari Oeang ke-71 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

‎Indonesia, menurut Sri Mulyani, perlu mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur. Alasannya, Sri Mulyani menyebut, Indonesia masih memiliki infrastruktur gap di bawah rata-rata negara berkembang yang setara dengan Indonesia.

"Untuk menjadi negara yang sama dengan emerging country yang lain, Indonesia harus membangun infrastruktur. Bukan hanya sekadar menutup infrastruktur gap, tapi juga memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari," tutur dia.

‎Menkeu mencontohkan, infrastruktur dasar itu antara lain sanitasi, dan air bersih menjadi sangat luar biasa penting bagi sekitar 257 juta penduduk Indonesia untuk mandi, memasak, dan kegiatan lain, serta listrik dan jalan. Di India, ucap Sri Mulyani, masih banyak orang yang buang air kecil dan besar secara terbuka. Hal ini menyebabkan suatu tingkat sanitasi dan kesehatan menurun.‎

"Di Jakarta ‎mungkin tidak masalah, tapi di daerah lain masih masyarakat kita yang belum memiliki sanitasi, air bersih, dan listrik. Jadi kita terpanggil, infrastruktur is not luxury, infrastruktur is not hobby, tapi infrastruktur adalah kebutuhan untuk membuat manusia hidup sebagai manusia yang punya martabat," tutur Sri Mulyani.

Dia menuturkan, pemerintah berkomitmen membangun Indonesia dari wilayah pinggiran. Itu bukan hanya dari sisi politik dan hukum, tapi menyangkut sosial dan ekonomi yang membutuhkan konektivitas.

"Infrastruktur sekali lagi not luxury (kemewahan), tapi kebutuhan untuk menjaga NKRI tidak hanya secara politik, hukum, tapi juga sosial ekonomi," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: