Sri Mulyani: Presiden Siap Turun Tangan untuk Kepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota atau kepala daerah untuk tidak takut menjalankan kebijakan di daerah masing-masing. Terlebih karena alasan takut dikriminalisasi.

"Presiden mengumpulkan Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan menyampaikan untuk terus memiliki semangat, inovasi, dan jangan takut untuk diawasi. Kalau tidak ambil uang, tidak perlu takut. Kalau ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), memang orang itu mengambil uang," tegas Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi memiliki komitmen akan turun tangan membela kepala daerah yang sudah bekerja secara jujur dan sesuai prosedur, namun dikriminalkan.

"Kalau Anda melakukan kebijakan, menyelesaikan masalah di masyarakat, lalu Anda dikriminalkan, Presiden punya komitmen sampaikan kepada Presiden, saya (Presiden) akan turun tangan," tutur dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan unit pengawas lainnya, Sri Mulyani mengakui akan terus mengawasi setiap tindak tanduk perilaku aparatur sipil negara, sehingga diharapkan Kementerian/Lembaga, termasuk pemerintah daerah terus menjaga kualitas laporan keuangan dan meningkatkan peranan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Dia mengimbau kepada para APIP untuk meresapi tujuan pengelolaan laporan keuangan untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa ini, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur. Namun demikian bukan berarti untuk mendapatkan WTP, harus menghalalkan segala cara.

"Para APIP untuk meresapi, bukan hanya sekadar mengawasi atau menjadi polisi, bahwa mencapai WTP dengan menghalalkan segala cara. WTP yang dibeli tidak mencerminkan keinginan kita sebagai negara untuk mendapatkan kualitas proses bagi kita semua," ucap Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: