Defisit APBN RI Rp 325 Triliun Lebih Kecil dari Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mematok defisit sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dengan APBN yang masih tekor, pemerintah akan menarik utang sebesar Rp 399,2 triliun pada tahun depan.

"Defisit kita 2,19 persen masih sangat kecil dibanding negara lain di dunia. Dengan defisit Rp 325,9 triliun, defisit keseimbangan primer kita jauh lebih kecil dibanding 2017," ujar dia di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Untuk menutup defisit tersebut, dia menambahkan, pemerintah membutuhkan pembiayaan berasal dari utang sebesar Rp 399,2 triliun. Berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 414,5 triliun dan pinjaman neto negatif Rp 15,3 triliun.

Pemberian pinjaman negatif Rp 6,7 triliun, pembiayaan lainnya Rp 200 miliar, pembiayaan investasi negatif Rp 65,7 triliun, dan kewajiban penjaminan negatif Rp 1,1 triliun.

"Pembiayaan utang akan diupayakan terus menurun. Karena dalam 2014-2016, pertumbuhan pembiayaan dari SBN makin hari makin turun, dan sedapat mungkin pembiayaan untuk produktif, efisien, dan hati-hati. Jadi defisit diarahkan menghasilkan aktivitas produktif," terang Sri Mulyani.

Pemerintah mematok target rasio utang di bawah 30 persen terhadap PDB. Rasio ini, diakui Sri Mulyani lebih kecil dibanding Malaysia yang mencapai 56 persen, dan Brasil 81 persen dari PDB.

"Jadi dilihat dari rasio utang, kita masih aman. Kita akan tetap menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk melakukan distribusi dan stabilisasi sehingga APBN memiliki daya tahan dan kredibilitas yang sangat kuat," tukas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.