Salurkan Bansos Pakai Kartu, Pemerintah Hemat Rp 800 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan pemerintah serius mengimplementasikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sudah dicanangkan sejak 2014. Kebijakan untuk mendukung GNNT, di antaranya penyaluran bantuan subsidi secara nontunai ke masyarakat miskin dan pembayaran tol menggunakan uang elektronik.

Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengungkapkan, tujuan BI mencanangkan GNNT untuk menciptakan transaksi pembayaran nontunai dalam sistem yang aman, lancar, andal, serta mudah diakses.

"Melalui GNNT, kita bisa mengurangi rente ekonomi sehingga harga menjadi terjangkau, dan tidak ada pembayaran sistem jasa keuangan publik yang sifatnya monopoli. Semua punya kesempatan yang sama memberikan kenyamanan kepada konsumen," jelasnya di acara Diskusi GNNT di Financial Hall CIMB, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Salah satu program untuk mendukung GNNT adalah penyaluran bantuan subsidi secara nontunai melalui kartu yang diterbitkan bank untuk penerima. Target sasarannya masyarakat miskin.

Sebagai contoh, kata Pungky, Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menjangkau 6 juta penerima telah disalurkan secara nontunai. Target tahun depan mencapai 10 juta penerima per bulan. Dengan penyaluran ini, sambungnya, pemerintah diuntungkan karena biayanya nol sehingga mampu menghemat ratusan miliaran rupiah melalui distribusi subsidi nontunai.

"Dulu sebelum nontunai, menyalurkan satu bansos, pemerintah membutuhkan biaya Rp 9 ribu-Rp 13 ribu. Tapi lewat perbankan nontunai, penyaluran bansos Rp 110 ribu per bulan sebanyak 10 juta penerima per bulan, maka biayanya cuma nol. Jadi pemerintah bisa menghemat sekitar Rp 800 miliar per bulan," terangnya.

Keuntungan lainnya, tambah dia, menurunkan biaya ekonomi, menghemat bahan bakar, biaya cash handling, dan mencegah peredaran uang palsu.

Program selanjutnya untuk mendukung GNNT yang sedang digalakkan pemerintah dan BI adalah pembayaran nontunai di 100 persen jalan tol di seluruh Indonesia per 31 Oktober 2017. Kebijakan ini untuk memudahkan masyarakat pengguna transportasi dengan 5-6 juta transaksi di tol.

"Waktu pelayanan masyarakat di tol jadi lebih cepat karena tidak perlu ribet uang kembalian. Walaupun ini masih jauh dari ideal, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik," tukas Pungky.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: