PT PP Tak Lagi Garap Proyek di Bawah Rp 150 Miliar

BUMN PP Raih Kontrak Baru Rp 10,9 Triliun Hingga Agustus — Manajemen PTPP Tbk optimistis kontrak baru Rp 24 triliun dapat tercapai pada akhir 2014.

Liputan6.com, Jakarta - PT PP (Persero) Tbk menyatakan, sudah tidak lagi mengambil pengerjaan proyek dengan nilai di bawah Rp 150 miliar sejak 2016. Hal ini untuk memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan kontraktor swasta, khususnya yang berada di daerah.

Sekretaris Perusahaan PTPP Nugroho Agung Sanyoto mengatakan, hingga September 2017, dalam kontrak pembangunan yang dikerjakan oleh PTPP yang senilai Rp 31,9 triliun, mayoritas berasal dari sesama BUMN yaitu sebesar 61 persen dan swasta 28 persen. Sedangkan proyek yang berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah hanya sekitar 11 persen.

"Proyek kita 61 persen itu BUMN, termasuk Perumnas. APBN itu hanya 11 persen, karena PTPP tidak mengambil proyek-proyek di bawah Rp 150 miliar, itu di APBD tingkat 1 dan tingkat 2, tidak," ujar dia di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Dia menuturkan, dulu juga PTPP memiliki cabang di daerah untuk lebih banyak mendapatkan tender pembangunan infrastruktur di daerah. Namun kini perusahaan pelat merah tersebut hanya mengambil proyek strategis pemerintah, punya nilai besar dan tidak mampu digarap oleh kontraktor swasta lokal.

"Dulu kami memang punya cabang di provinsi seperti Lampung. Dulu kami memang membagi per regional. Sekarang kami lebih ke arah spesialisasi. Di Papua, ada stadion kami ambil karena nilainya besar, waktunya singkat jadi agak sulit untuk swasta lokal masuk," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Kadin Minta Pemerintah agar BUMN Kurangi Garap Bisnis Skala Kecil

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mengurangi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap bisnis skala kecil. Dia meminta peran swasta dan UMKM lebih diperlebar.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, saat ini peran BUMN sudah terlalu besar, padahal Presiden Jokowi pernah mengatakan, swasta akan mendapat kesempatan pertama dalam menggarap bisnis.

"Di banyak kesempatan, Pak Presiden sampaikan berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN," kata Rosan, dalam penutupan Rakornas Kadin 2017.

Rosan mengungkapkan, saat ini jumlah BUMN sebanyak 118 perusahaan, tetapi perusahaan tersebut memiliki anak, cucu bahkan cicit sehingga jumlahnya membengkak. Pengembangan perusahaan tersebut telah mengambil peran bisnis yang seharusnya digarap swasta dan Usaha Mikro Kecil‎ Menengah (UMKM).

‎"Saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf ambil banyak porsi swasta dan UMKM,"‎ ujar dia.

Rosan pun meminta Presiden Jokowi, untuk mengembalikan ‎BUMN ke lini bisnisnya sehingga memberikan kesempatan pihak swasta dan UMKM berperan.

‎"Karena kita tahu BUMN catering, cuci pakaian dibikin cicitnya mereka, ini kan jatah UMKM. Kami minta BUMN kembali ke core bisnisnya," tutup Rosan.