Pemerintah Bentuk Tim Selesaikan Masalah Lahan Proyek MRT

Sementara itu, Wahyu Utomo mengatakan akan ada 16 Kementerian/Lembaga dan instansi yang masuk ke struktur Tim Kerja Pengembangan TOD Kampung Bandan.

"Kami mengusulkan ada 16 kementerian/lembaga dan instansi yang perlu terlibat dalam tim kerja ini," ungkap Wahyu.

Dalam rakor juga memutuskan, terkait pembiayaan pembangunan proyek MRT Jakarta, pembagian pembebanan pinjaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masing-masing 49 persen dan 51 persen.

"Kita cenderung mempertahankan komposisi saham 49 persen dan 51 persen karena itu sudah disetujui DPRD," Budi Karya menambahkan.

Hal ini tidak hanya berlaku untuk proyek dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang masuk fase I, tetapi juga untuk proyek dari Bundaran HI sampai Kampung Bandan yang merupakan fase II.

"Kita juga akan membuat tim bersama yang dibentuk di bawah Kemenko Bidang Perekonomian. Jadi ada pusat dan daerah yang akan mengelola proses kegiatan tindak lanjut, terutama berkaitan dengan penyelesaian, TOD, khusus yang ada di Jakarta Kota," terang Budi Karya.

Dari data KPPIP yang dikutip di laman resminya, MRT Jakarta adalah transportasi umum yang akan membantu menyelesaikan masalah kemacetan, meningkatkan mobilitas penduduk ibu kota, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan lapangan kerja baru di DKI Jakarta.

Pembangunan MRT Jakarta akan dilaksanakan dalam dua tahap. Fase I rute Lebak Bulus – Bundaran HI dengan nilai investasi Rp 17 triliun, sementara rute Bundaran HI – Kampung Bandan masuk fase II senilai Rp 22,5 triliun.

Skema pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta dengan pinjaman luar negeri.

MRT Jakarta tahap I sedang dikebut pembangunannya dengan target beroperasi 2019. Sedangkan tahap II, rencananya dibangun pada 2018.