SKK Migas Ungkap Bukti Sektor Hulu Migas RI Masih Menjanjikan

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sektor hulu migas Indonesia masih menja‎njikan untuk mendapatkan kucuran investasi baru.

Hal tersebut terbukti, ada lima proyek migas yang beroperasi dalam 3 tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, potensi migas yang besar seharusnya tidak membuat investor tidak ragu berinvestasi di Indonesia.

"Indonesia sangat berpotensi. Untuk berdiskusi mungkin ini bisa membuka peluang bisnis baru," kata dia di Kantor SKK Migas, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Amien menuturkan, lima lapangan migas baru yanng resmi beroperasi, yaitu lapangan Banyu Urip bagian dari Blok Cepu di Bojonegoro Jawa Timur, Bangka yang merupakan bagian dari proyek pengembangan laut dalam (Indonesian Deep Water Development/IDD).

Kemudian Lapangan Donggi, Matindok dan Senoro. Donggi dan Matindok beroperasi pada April 2017. Adapun Lapangan Jangkrik, beroperasi pada Mei 2017.‎ Terakhir, Lapangan Madura BD yang beroperasi pada Juni 2017.

Menurut Amien, SKK Migas selaku mitra operator akan ‎menjembatani investasi hulu migas di Indonesia. Pasalnya, lembaga tersebut memiliki hubungan baik dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Silahkan datang ke Indonesia, SKK Migas akan mendukung. Jika berminat hubungi kami,"‎ Amien menandaskan.

Tonton Video Pilihan Ini:

2 dari 2 halaman

Jonan Ingin Alih Kelola Blok Migas Tak Menurunkan Produksi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, pemerintah berupaya maksimal agar proses alih kelola blok minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat terlaksana dengan baik.

Dia menuturkan, selain Blok Mahakam, ada empat blok migas yang akan habis masa kontraknya dalam dua tahun ke depan. Keempatnya yaitu Blok East Kalimantan, Blok Sanga-Sanga, Blok Attaka, Blok Tengah.

“Alih kelola blok lain di Kaltim (selain blok Mahakam) ada empat,"kata Jonan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (1/11/2017).

Menurut Jonan, alih kelola empat blok migas yang akan habis masa kontraknya tersebut harus berjalan dengan baik. Sebab ini akan berpengaruh pada tingkat produksi. "Mestinya bisa jalan dengan baik,” ‎ujar Jonan.

Pada alih kelola Blok Mahakam, kata Jonan, hal ini menjadi pertaruhan perusahaan nasional dalam menjalankan bisnis hulu Migas. “(Blok) Mahakam jadi pertaruhan besar Pertamina, kalau alih kelola ini membuat produksi turun drastis, maka reputasi Pertamina dan reputasi dunia hulu migas kita akan kurang positif,” papar dia.

Pemerintah pun telah mengatur kepemilikan saham blok migas yang telah alih kelola, untuk Pemerintah Daerah melalui participating interest (PI) sebesar 10 persen.

“Salah satu perintah utama dari Presiden Jokowi adalah PI untuk daerah 10 persen harus diimplementasikan supaya jatuh ke tangan pemerintah daerah masing-masing. Tidak boleh jatuh ke tangan swasta,” dia menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menujuk Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam, efektif per tanggal 1 Januari 2018. Blok ini sebelumnya dikelola oleh Total E&P Indonesie berkolaborasi dengan Inpex. Masa kontrak Blok Mahakam sendiri akan habis pada 31 Desember 2017.

Asisten II Provinsi Kalimantan Timur, Ichwansyah berharap alih kelola blok Migas di Kalimantan Timur, mampu memberikan kontribusi bagi perkonomian daerah melalui dana bagi hasil.

“Habisnya kontrak blok migas (di Kalimantan Timur) mengandung risiko turunnya produksi migas yang berdampak pada pendapatan daerah berupa dana bagi hasil. Kami berharap alih kelola dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Ichwansyah.