Petani Sawit Dapat Dana Replanting Rp 100 Juta, Ini Syaratnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmain Nasution dalam IPOC 2017, di Nusa Dua, Bali.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmain Nasution memastikan akan memberi bantuan dana hibah sebesar Rp 25 juta per hektare untuk petani sawit sekala kecil yang mau melakukan replanting (penanaman kembali). Dana itu akan dikucurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan asalkan memenuhi beberapa syarat.

Darmian hanya akan memberikan dana replanting kepada lahan petani seluas 4 hektare. Dalam hal ini, petani harus mengajukan terlebih dahulu kepada koperasi.

"Kalau misal tanahnya ada 7 hektare, ya kita akan beri yang 4 hektare saja. Rp 25 juta per hektare. Selebihnya biar dia usaha sendiri," ujar Darmin dalam IPOC 2017, di Nusa Dua, Bali, seperti ditulis Jumat (3/11/2017).

Darmain melanjutkan, pemerintah secara serius akan membantu petani kecil yang mau melakukan replanting. Sebab replanting sangat penting untuk menunjang produktivitas sawit yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan para petani.

"Sawit itu benar-benar harus diurusi. Petani sangat perlu dibantu," Darmian menegaskan.

Dana replanting itu nantinya akan digunakan untuk persiapan meremajakan lahan, termasuk pembersihan sisa tanaman lama. Selain itu, dana replanting juga difokuskan untuk pembelian bibit sawit yang unggul.

Tetapi, masih ada syarat selanjutnya agar petani sawit bisa mendapatkan dana replanting. Yakni, status lahan yang sudah mempunyai sertifikat. Menurutnya, saat ini masih banyak lahan sawit milik warga yang belum bersertifikat.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyinggung pentingnya tanah bersertifikat. Khususnya tanah-tanah yang terkait dengan pertanian, perkebunan, dan salah satunya perkebunan kelapa sawit.

Pemberian dana replanting ini juga dimaksudkan untuk memotivasi para petani sawit agar menyertifikatkan tanahnya. Sofyan menarget, pada tahun ini, 5 juta hekatare tanah harus sudah bersertifikat.

"Saya yakin jika program replanting dan sertifikasi tanah ini dilaksanakan, maka petani tidak akan terkendala pembiayaan. Selain itu juga punya legalitas yang jelas," ujarnya saat membuka IPOC 2017.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Jokowi pun ikut replanting

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan (Sumsel) du apekan lalu menyempatkan diri mengunjungi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Kunjungannya tersebut untuk meresmikan program peremajaan kebun kelapa sawit.

Sebanyak 4.446 hektare lahan sawit di Desa Panca Tunggal, Kabupaten Muba, mendapatkan bantuan peremajaan lahan. Sumsel menjadi provinsi pertama sebagai lokasi penanaman program peremajaan kelapa sawit.

Program ini dilakukan karena kondisi lahan yang sudah tua dan tidak mampu memproduksi CPO secara maksimal. Peremajaan lahan berupa pemberian bibit berkualitas kelapa sawit dan palawija.

Menurut Presiden RI Jokowi, sebagian lahan perkebunan yang dikelola petani masih berstatus kawasan hutan produksi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memerintahkan Kementerian Kehutanan (Kementan) untuk segera melepas status lahan dan memberikan kepada para petani.

"Kita sudah memberikan sertifikat, yang masuk kawasan hutan harus segera dipulangkan (ke petani). Tapi khusus kelapa sawit yang milik rakyat," katanya.

Selama 25 tahun terakhir, ucap Jokowi, produksi CPO kelapa sawit se-Indonesia menurun drastis di angka 2 ton per hektare. Dengan adanya program ini, pemerintah menargetkan produksi CPO bisa meningkat di angka 8 ton per hektare.

Peremajaan lahan ini tidak hanya dilakukan di perkebunan kelapa sawit saja, Jokowi juga akan melanjutkan ke lahan karet, kopi, cokelat, tembakau dan lainnya. Program ini juga untuk mengejar ketertinggalan dari negara lainnya.