Ditahan Arab Saudi, Ini Gurita Bisnis Pangeran Alwaleed di RI

20150703-Pangeran-Arab-Saudi-Alwaleed-bin-Talal2 — Alwaleed tiba untuk menggelar konferensi pers terkait niat beramalnya di Riyadh, Arab Saudi, Rabu (1/7/2015). Dana senilai USD 32 miliar, atau Rp 427 triliun rencananya akan disalurkan ke Yayasan Al Walid. (AFP/Fayez Nureldine)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Arab Saudi menangkap beberapa pangeran dan menterinya terkait tudingan korupsi di akhir pekan lalu. Salah satunya, miliarder dunia yang juga orang terkaya di Timur Tengah Pangeran Alwaleed bin Talal.

Sepak terjang Pangeran Alwaleed di dunia bisnis sudah tak diragukan. Pada November 2016, majalah Forbes memasukkan Alwaleed dalam peringkat ke-45 sebagai orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai US$ 18,7 miliar atau setara Rp 252,41 triliun.

Meski data terakhir Forbes, pada Minggu (5/11/2017), kekayaan Pangeran Alwaleed turun menjadi US$ 17 miliar atau setara Rp 229,4 triliun. Posisinya juga turun ke-71.

Tak hanya di Timur Tengah, dia terus mengembangkan bisnisnya ke wilayah lain, salah satunya Indonesia.

Seperti Liputan6.com merangkum dari beberapa sumber antara lain, Saudi Gazette dan situs Kingdom Holding Company, Senin (6/11/2017), uang Pangeran Alwaleed di Indonesia banyak tertanam di sektor perhotelan dan keuangan.

Sebutlah, Hotel Raffles di Jakarta yang sempat ditempati rombongan Raja Salman saat mengunjungi Indonesia pada tahun lalu.

Hotel ini dikelola operator internasional Raffles Hotels & Resort Singapura yang sebagian sahamnya dimiliki Kingdom Hotel Investments (KHI), anak usaha dari Kingdom Holding Company (KHC) yang didirikan Pangeran Alwaleed.

Investasi lainnya, Four Seasons Resort Bali di Sayan, Four Seasons Resort Bali di Jimbaran Bay dan Raffles Hotel Bali di Jimbaran.

Sementara di sektor keuangan, investasi KHC di Indonesia melalui Kingdom Holding di sektor keuangan adalah melalui Citigroup.

Saat kunjungannya ke Indonesia pada Mei 2016, kepada Presiden Joko Widodo, Pangeran Alwaleed yang mewakili pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan komitmen investasi ke Indonesia, antara lain pembangunan kilang minyak dan infrastruktur.

2 dari 2 halaman

Reformasi dalam Kerajaan

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz mengambil keputusan penting terkait reformasi dalam kerajaan. Pada Sabtu 4 November 2017, Raja Salman memecat sejumlah petinggi kerajaan, di antaranya seorang pangeran yang menjadi kepala National Guard.

Tak hanya itu, sang raja juga memecat menteri ekonomi dan mengumumkan komite baru khusus anti-korupsi.

Raja Salman kemudian menunjuk Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sebagai kepala komite khusus anti-korupsi tersebut.

Al-Arabiya news channel juga melaporkan, 11 pangeran dan puluhan mantan menteri ditahan. Langkah itu diambil pasca-temuan dari lembaga anti-korupsi baru tersebut.

Mengutip dari Associated Press, dewan ulama tertinggi kerajaan mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah kewajiban Islam untuk memerangi korupsi - yang pada dasarnya memberi dukungan religius kepada penangkapan sejumlah petinggi kerajaan.

Pemerintah mengatakan bahwa komite anti-korupsi memiliki hak untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, memberlakukan pembatasan perjalanan dan membekukan rekening bank.

Komite juga dapat melacak dana, mencegah transfer dana atau likuidasi aset dan melakukan tindakan pencegahan lainnya sampai kasus diajukan ke pengadilan.

Perintah kerajaan tersebut mengatakan bahwa komite tersebut dibentuk karena, "Kecenderungan beberapa orang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, meletakkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan publik, dan mencuri dana publik."

Warga Arab Saudi telah lama mengeluhkan korupsi yang merajalela di pemerintahan dan dana publik yang disia-siakan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang berkuasa.

Putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman berusia 32 tahun itu telah berusaha menarik investasi internasional yang lebih besar dan memperbaiki reputasi negara tersebut sebagai tempat berbisnis.

Upaya ini adalah bagian dari usaha yang lebih besar bagi Arab Saudi untuk melakukan diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada pendapatan minyak.