Ada Pengusaha RI di Paradise Papers, Ini Kata Wapres JK

Wapres Jusuf Kalla — Wakil Presiden Jusuf Kalla (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Sebuah penyelidikan investigatif terbaru yang diungkap ke publik, Paradise Papers, menelisik keterlibatan pebisnis papan atas, pimpinan pemerintahan, tokoh dalam bidang politik, global dan hiburan dalam hal menyembunyikan kekayaan mereka demi menghindari pajak. Pengungkapan ini juga menyeret beberapa nama orang Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK ikut bersuara perihal ini. Dia menilai, ada banyak motif para pengusaha membuat perusahaan cangkang di luar negeri.

"Motif pertama, ingin tentu menghindari pajak. Motif kedua, ingin memudahkan bisnis itu mendapat akses ke luar dan ke dalam negeri, jadi orang bikin itu supaya mendapat kredit dari luar negeri kemudian dipakai di dalam negeri," ujar JK di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Dia pun meminta untuk melihat hal ini dari dua sisi, positif dan negatif. "Ada juga positifnya orang itu memakai akses modal dari luar ke dalam. Yang negatifnya kalau uang disembunyikan di situ untuk tidak membayar pajak, itu negatif," dia menambahkan.

Saat ditanya apakah hal ini wajar, JK mengatakan, pengusaha memiliki banyak cara dalam menjalankan bisnis. "Ya namanya pengusaha kan banyak akalnya kan," jelas dia.

Namun, dia mengingatkan, asal semua sesuai aturan seperti membayar pajak, hal itu bisa saja. "Iya, asalkan tetap bayar pajak," pungkas JK.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Orang Tenar RI yang Masuk Daftar Paradise Papers

Sebuah penyelidikan investigatif terbaru diungkap ke publik minggu ini. Diberi nama Paradise Papers, penyelidikan tersebut menelisik keterlibatan pebisnis papan atas, pimpinan pemerintahan, tokoh dalam bidang politik, global dan hiburan dalam hal menyembunyikan kekayaan mereka demi menghindari pajak.

Sama halnya dengan Skandal Panama Papers yang diungkap tahun lalu, dokumen itu diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan.

Pengungkapan ini juga menyeret beberapa nama orang Indonesia. Dilansir dari laporan bocoran ICIJ, Senin (6/11/2017) setidaknya ada tiga nama yang turut masuk, yakni politikus Prabowo Subianto, dan anak mantan Presiden Soeharto, Tommy dan Mamiek Soeharto.

Dalam laporan Paradise Papers tersebut, disebutkan Tommy dan Mimiek Soeharto sudah membentuk perusahaan cangkang di zona bebas pajak lewat bendera Humpuss Group. Tommy, yang kini menahkodai Humpuss Group, pernah menjabat sebagai direktur dan bos dari Asia Market Investments.

Perusahaan tersebut ternyata memiliki alamat yang sama dengan perusahaan lain, yakni V Power Corp. Menurut catatan Securities and Exchange Commision, Tommy memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini di bawah V Power Corp.

Lebih lanjut data dari Appleyby, firma hukum di Bermuda, mengungkap adanya kerja sama dari anak perusahaan Humpuss dengan NLD, sebuah perusahaan periklanan billboard Australia.

Menurut laporan setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan bisnis papan reklame pinggir jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai "pengemplang pajak."

Sementara Mamiek disebutkan adalah wakil presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd dan pemilik dan pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd. Ia menjalankan perusahaan bersama Maher Algadri, eksekutif Kodel Group, salah satu konglomerat terbesar Indonesia zaman Soeharto.