Ada Anomali, Sri Mulyani Waspadai Perlambatan Konsumsi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mulai mewaspadai perlambatan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93 persen di kuartal III-2017. Dia mengaku terjadi anomali dan pemerintah belum dapat merekam seluruh konsumsi masyarakat‎.

"Konsumsi rumah tangga 4,93 persen, kami lihat secara hati-hati. Di satu sisi inflasi sangat rendah, dan indikasi upah di pertanian, tapi konsumsi tidak meningkat. Ini ada satu anomali dan ini menjadi sesuatu yang perlu dipelajari," tegas Sri M‎ulyani di kantor pusat Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menggenjot anggaran bantuan sosial untuk masyarakat miskin sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemanfaatan dana desa guna meningkatkan daya beli masyarakat.

"Presiden instruksikan agar anggaran yang bisa menciptakan kas yang langsung bisa diterima masyarakat, sehingga daya belinya naik, apakah PKH atau melalui dana desa. Ini harus dilakukan dengan desain agar masyarakat bisa langsung menikmatinya dan daya beli bisa meningkat," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku, pemerintah juga memperhatikan pola konsumsi masyarakat kelas menengah ke atas. Data menunjukkan tabungan di atas Rp 2 miliar mengalami kenaikan, begitupun dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan.

"Artinya masyarakat atas yang memiliki daya beli malah menyimpan uangnya di bank. Ini berarti masalah, apakah mereka berubah dari sisi pola konsumsi dan perubahan itu belum terekam dari seluruh konsumsi yang dicatat BPS. Itu kami juga mau pahami," tutur Sri Mulyani.

"Karena bukan masalah daya beli, tapi apakah aktivitasnya karena belum ter-capture atau karena menahan. Apakah karena mungkin ‎masalah konfiden, tapi confidence konsumen tinggi banget, jadi di sini ada yang tidak ketemu, confidence tinggi, daya beli ada, tapi ada yang tidak terekam di sini. Ini kami perhatikan dan bahas," kata dia.

Pemerintah, Ia menuturkan, akan terus memonitor perkembangan daya beli dan konsumsi masyarakat. Namun pemerintah akan tetap berupaya menjaga inflasi serendah mungkin agar inflasi tidak menggerus daya beli masyarakat.

"Daya beli dari pendapatan, berhubungan dengan kesempatan kerja. Kalau menengah bawah, kami gunakan APBN dan APBD semaksimal mungkin, tapi untuk menengah ke atas dan berhubungan dengan lapangan kerja, maka indikator seperti impor bahan baku dan investasi yang meningkat, indikator ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja akan tercipta dan momentum itu kami jaga," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: