Menaker Minta Buruh Terima Kenaikan UMP 2018

Liputan6.com, Jakarta - Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (10/11/2017). Dalam aksi tersebut, buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang lebih besar dari yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, kenaikan UMP yang telah ditetapkan tidak bisa diubah lagi. Menurut dia, besaran kenaikan UMP 2018 yang sebesar 8,71 persen ini sudah mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk buruh.

"Ya paling yang demo itu-itu saja. Ini ‎sudah diputuskan kok, dan sudah mengakomodasi semua kepentingan. Pengambilan keputusan kenaikan UMP 2018 yang berbasis pada PP 78/2015 ini sudah mengakomodasi kepentingan semua. (Selain buruh) Termasuk calon pekerja," ujar dia di Jakarta, Jumat pekan ini.

Hanif menjelaskan, kenaikan UMP yang diatur dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan memberikan kepastian bagi buruh akan adanya kenaikan upah minimum setiap tahunnya.

"Kepentingan dari teman-teman buruh, upah naik setiap tiap tahun. Enggak usah demo, enggak usah ribut. Enggak usah apa-apa, upah naik 8,71 persen," kata dia.

Sementara bagi pengusaha, kenaikan UMP berdasarkan PP juga memberikan kepastian akan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan pengusaha setiap tahun. Dengan demikian, diharapkan membuat sektor usaha menjadi lebih stabil.

"Kepentingan pengusaha, kenaikan upah tiap tahun bersifat predictable, tidak menimbulkan guncangan industri. Karena kalau naiknya terlalu tinggi akan menimbulkan guncangan. Kalau upah digenjot terlalu tinggi, kalau terjadi PHK, nanti orang teriak lagi," ungkap dia.

Oleh sebab itu, Hanif meminta semua pihak termasuk buruh untuk menerima kenaikan UMP 2018 ini. Dengan demikian, kondisi dunia usaha bisa lebih k‎ondusif dan diharapkan berdampak pada kinerja yang lebih baik.

"Makanya saya minta semuanya menerima, ini sudah keputusan yang terbaik. Ini sudah win-win," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: