Terjepit Sanksi Ekonomi, Warga Korut Terpaksa Makan Daging Buatan

Liputan6.com, Seoul - Sanksi ekonomi yang terus mengimpit Korea Utara (Korut) membuat warganya harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Penduduk dari negara pimpinan Kim Jong-un ini pun akhirnya harus menyambung hidup dengan mengonsumsi daging buatan.

Dinamakan injogogi, makanan ini dibuat dengan mengggunakan ampas minyak kedelai yang ditindih dan kemudian digulung dalam bentuk pasta. Setelahnya, injogogi dihidangkan dengan menggunakan nasi dan saus sambal.

Seperti diwartakan Voanews, Rabu (15/11/2017), injogogi ini dijual di pasar-pasar "kaget" yang ada di Korea Utara. Seorang pembelot dari Korut mengatakan ada ratusan pasar seperti ini sebagai bagian dari "ekonomi barter".

Kehadiran pasar dan makanan buatan ini telah membantu warga Korut bisa bertahan dari sanksi ekonomi dan isolasi dari masyarakat internasional.

"Dahulu kala, orang Korut makan injogogi sebagai makanan pengganti daging. Tapi sekarang mereka memakannya karena sulit mencari makanan jenis lain," ungkap seorang pembelot Korut, Cho Ui-sung.

Survei pada 2015 yang meneliti 1.017 pembelot dari Korea Utara mengungkap, hanya 23,5 persen penduduk negara itu yang menggantungkan kebutuhan makanan dari subsidi pemerintah. Sementara 61 persen di antaranya memilih mendapatkan makanan dari pasar informal. Sisanya, 15,5 persen bergantung pada makanan yang mereka tanam sendiri.

Dalam laporan yang dirilis pada Agustus lalu oleh Daily NK, terdapat 287 pasar formal di Korea Selatan dan ratusan pasar kaget. Lebih dari lima juta orang sangat bergantung dengan kehadiran pasar ini.

Meski begitu, fakta ini justru dibantah oleh pemerintah Korea Utara. Rezim Kim Jong-un mengatakan 70 persen dari warga Korut masih bergantung dengan subsidi pangan yang diberikannya.

Kebergantungan yang tinggi oleh warga Korea Utara akan makanan buatan dan pasar informal ini membuat data pangan di negara tersebut sangat sulit dihitung. Kebiasaan untuk mendapatkan makanan dari jalur tak resmi ini sudah menjadi hal biasa bagi warga Korut sejak kejatuhan Uni Soviet pada 1991.