ESDM Surati PLN untuk Tinjau Ulang Harga Listrik PLTU di Jawa

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)‎ menyurati PT PLN (Persero), meminta peninjauan ulang kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan swasta, terkait harga jual listrik dari pembangkit.

Surat bernomor 3043/23/DJL.3/2017 tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng yang ditujukan ke Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir.

‎Dalam suratnya, Andy yang mewakili kementerian ESDM menyarankan PLN untuk meninjau ulang PPA, yang dilakukan dengan pengembang pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) skala besar di Jawa.

Peninjauan tersebut untuk PLTU yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup peninjauan PPA tersebut adalah harga jual listrik pembangkit, yaitu paling tinggi sebesar 85 persen dari biaya pokok pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat.

Hal ini bertujuan untuk agar biaya pokok Pembangkitan listrik semakin efisien, sehingga dapat mewujudkan tarif tenaga listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan kompetitif untuk industri.

Ketika dikonformasi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ‎mengungkapkan, surat tersebut bertujuan untuk mendorong efisiensi pada kegiatan produksi listrik. Peninjauan atas kerjasama bisnis antara PLN dan IPP.

"Untuk efisiensi. Masa dipaksakan kan sudah ada kontraknya saya sih pahaminya business to business," tutur Dadan.

‎Berikut isi surat yang diperoleh Liputan6.com.

Yang terhormat Direktur Utama PT PLN (persero)

Dalam rangka mewujudkan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan kompetitif untuk industri, perlu terus menerus melakukan upaya efisiensi atas biaya pokok pembangkitan tenaga listrik.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan ini kami sarankan agar Saudara dapat melakukan peninjauan kembali terhadap semua kontrak atau power purchase agreement (PPA) pembangkit listrik swasta (IPP) PLTU skala besar yang berlokasi di Jawa, belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.

Salah satu lingkup peninjauan tersebut di atas adalah agar harga jual tenaga listrik pembangkit tersebut paling tinggi sebesar 85 persen dari biaya pokok pembangkit di sistem ketenagalistrikan setempat. Hasil peninjauan tersebut agar dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Direktur Jenderal,

Andy Noorsaman Sommeng