Sulit Urus Balik Nama Harta, Kini WP Bisa Pakai Surat Tax Amnesty

Dalam perubahan PMK nanti untuk keperluan penandatanganan Surat Pernyataan Notaris antara nominee atau nama orang lain ke pemilik sebenarnya, serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kata Sri Mulyani, WP dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Tax Amnesty.

"Jadi untuk penandatanganan surat pernyataan notaris dan proses balik nama harta tanah dan bangunan di BPN, WP dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Tax Amnesty. Surat Keterangan itu yang didapatkan saat WP ikut tax amnesty," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan aturan Menteri Agraria dan dan Tata Ruang (ATR)/BPN Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Peralihan Hak Atas Tanah di Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

"Jadi WP tidak perlu khawatir untuk mengalihkan namanya atas harta tanah dan bangunan ke atas nama yang sebenarnya dengan pakai SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Tax Amnesty," tutur Sri Mulyani.

Dia menegaskan, jika WP tersebut menggunakan fotokopi Surat Keterangan Tax Amnesty, para pihak yang terkait dalam proses balik nama, yaitu Notaris wajib merahasiakan dan menjaga keamanan data WP yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

"Mereka punya kewajiban kerahasiaan seperti kami di Kemenkeu dan Ditjen Pajak untuk merahasiakan data WP yang ikut tax amnesty sehingga mereka harus menjaga kerahasiaan dari WP yang melakukan balik nama," tukas Sri Mulyani.

Dia memastikan bahwa perubahan PMK 141 Tahun 2016 tersebut akan meluncur paling lambat Jumat pekan ini. "Keluar akhir minggu ini. Dalam dua hari ini, Jumat paling lambat keluar," dia memungkasi.