Pemilik Alfamart Klaim Sudah Lapor Seluruh Harta di Tax Amnesty‎

Liputan6.com, Cikokol - Pendiri sekaligus pemilik jaringan ritel Alfamart, Djoko Susanto mengklaim telah melaporkan seluruh hartanya di Surat Pernyataan Harta (SPH) pada program pengampunan pajak (tax amnesty) pada akhir September 2016.

Dengan demikian, dia merasa tak perlu takut dengan sanksi yang mengintai bagi peserta tax amnesty sebesar 200 persen.

"Kami kan perusahaan Tbk, dari awal semua clear (jelas), semua harta sudah dilaporkan di SPH tax amnesty. Jadi tidak perlu pembetulan (SPT Pajak)," tegas Djoko usai acara Kemitraan Warung Tradisional dan Alfamart di kantor pusat Alfamart, Cikokol, Tangerang, Sabtu (18/11/2017).

Salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini pun mengaku bukan merupakan salah satu dari peserta tax amnesty yang mengeluhkan kesulitan mengurus Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) balik nama harta dari atas nama orang lain menjadi Wajib Pajak (WP) sebenarnya.

"Tidak ada kesulitan. Pokoknya semua sudah ikut tax amnesty, termasuk anak-anak. Dari awal, kita semua clear ikut," tegas Djoko.

‎Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau kepada WP yang sudah ikut program tax amnesty dan belum melaporkan harta seluruhnya dalam SPH untuk segera mengungkapnya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh). Pasalnya, ada sanksi 200 persen bagi WP yang tidak patuh.

"Kalau masih ada rumah atau tanah yang tidak masuk di tax amnesty lalu, segera masukkan ke SPT Masa PPh," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Kesempatan ini diberikan Sri Mulyani dan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak.

"Kalau segera masuk ke SPT Masa PPh, maka mereka yang memasukkan hartanya, hanya dikenakan tarif normal biasa, bukan termasuk harta yang ditemukan Ditjen Pajak dan dikenakan sanksi," ujarnya.

Tarif PPh normal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan, sepanjang Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Adapun besaran tarif PPh untuk WP Orang Pribadi sebesar 30 persen, Badan Usaha sebesar 25 persen, dan WP tertentu dikenakan tarif 12,5 persen.