Kementerian BUMN: Danai Divestasi Freeport Tak Perlu Ada Holding

Tambang Freeport — Ilustrasi Pertambangan (Foto:Antara)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN tengah memfinalisasi pembentukan induk usaha (holding BUMN) pada industri jasa keuangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jasa keuangan BUMN.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan, rencana pembentukan holding jasa keuangan ini masih dalam koordinasi di level menteri dan pejabat regulator jasa keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Dia mengatakan, holding ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing BUMN di sektor keuangan. "Kita targetkan kuartal 1 2018, holding ini sudah terbentuk," kata Gatot di Kementerian BUMN, Senin (20/11/2017).

Berdasarkan rencana, Danareksa akan menjadi holding di sektor ini. Sementara nantinya yang akan menjadi anak usaha adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PMN), PT Jalin Pembayaran Nusantara dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Terkait keberadaan holding dalam rangka memudahkan langkah untuk membiayai divestasi Freeport Indonesia, Gatot menilai itu sepertinya tak perlu.

"Jadi ini untuk meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan serta daya saing kita di global. Kalau pembiayaan divestasi Freeport Indonesia, tanpa adanya holding tetap akan dilakukan," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Siap Ambil Alih Saham Freeport

Kementerian BUMN sebelumnya menyatakan siap mengambil alih mayoritas saham Freeport Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro.

Aloy mengaku, pernyataan ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun lalu.

"Yang jelas kami sudah siapkan konsepnya, dan kami juga sudah kirimkan surat ke Menteri Keuangan, bahwa BUMN berminat ambil alih (Freeport Indonesia)," kata Aloy.

Meski saham yang akan didivestasikan Freeport Indonesia mencapai 51 persen, Aloy memastikan BUMN memiliki cukup dana untuk membelinya.

"Kemampuan dana kami sangat mampu, dan banyak bank asing yang menyatakan siap untuk mendanai," tegas Aloy.