Menteri Rini Rombak Direksi Perum Peruri

Sepanjang kuartal III 2017, Peruri menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Peruri berhasil mencatatkan pendapatan usaha Rp 2.255,59 miliar atau naik 45,32 persen dibanding periode yang sama 2016 yang mencapai Rp 1.552,15 miliar.

Pendapatan usaha ini jika dibandingkan dengan target RKAP sampai dengan September 2017, tercapai 80,86 persen.

Laba usaha tercatat Rp 372,07 miliar atau naik 180,77 persen dibanding periode yang sama pada 2016 yang mencapai Rp. 132,52 miliar. Jika dibandingkan dengan target RKAP sampai dengan September 2017, tercapai 95,13 persen.

Laba bersih tercatat sebesar Rp 283,16 miliar atau naik 423,80 persen dibanding periode yang sama pada 2016 sebesar Rp 54,06 miliar. Jika dibandingkan dengan target RKAP sampai dengan September 2017, tercapai 106,98 persen.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA ) sebesar Rp 656,24 miliar atau naik 87,91 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2016 mencapai Rp 349,23 miliar.

Jika dibandingkan dengan target RKAP sampai dengan September 2017, tercapai 110,51 persen.

Total aset Peruri pada Triwulan III 2017 tercatat Rp 4,61 triliun atau naik 24,17 persen jika dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang mencapai Rp 3,71 triliun. Jika dibandingkan dengan RKAP 2017, tercapai 106,67 persen.

Pendapatan perusahaan tersebut dikontribusi oleh produksi pencetakan uang kertas Rupiah/NKRI sebesar 7,62 miliar bilyet, naik 82,75 persen dibanding 2016 yang mencapai 4,17 miliar bilyet. Produksi uang logam sebesar 1,64 miliar keping, naik 9,57 persen dibanding 2016 yang mencapai 1,50 milyar keping.

Produksi paspor dan buku sebesar 2,04 juta buku, naik 12,43 persen dibanding 2016 yang mencapai 1,81 juta buku.

Produksi pita cukai sebesar 132 juta lembar, turun 0,83 persen dibanding 2016 yang mencapai 133 juta lembar dan Produksi meterai sebesar 160 juta keping, turun 64,54 persen dibandingkan dengan 2016 yang mencapai 451 juta keping.

Terkait penurunan produksi meterai, itu disebabkan pesanan dari Direktorat Jenderal Pajak baru mulai masuk pada April 2017.