Kemenkeu Tak Ingin Bongkar Pasang APBN pada Tahun Politik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis untuk tidak mengutak-atik postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 2.220,7 triliun pada tahun depan. Alasannya, pemerintah tidak ingin menimbulkan ketidakpastian dari perubahan APBN pada tahun politik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menegaskan, kebijakan fiskal pemerintah diarahkan pada kualitas anggaran yang lebih baik. Target pendapatan negara dan hibah pada 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun dengan belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Defisit anggaran dipatok Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Kami tetap menjalankan bujet sesuai angka yang ada, tidak harus bongkar pasang meski ada risiko penerimaan. Kita upayakan 2018 tanpa revisi APBN. Bujet ini dipakai menjadi guidance dalam setahun ke depan," kata Suahasil di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Komitmen ini dipilih pemerintah karena perekonomian Indonesia tahun depan akan dihadapkan pada kondisi non-ekonomi, yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Kemudian disusul dengan pesta demokrasi yang lebih besar, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Jumlah pemilih yang akan ikut pilkada lebih dari tiga perempat yang akan ikut pilpres, jadi bisa dibayangkan ini pilkada rasa pilpres. Dalam situasi kondisi politik yang akan menghangat, kami pastikan jangan ada ketidakpastian yang berasal dari APBN," dia menerangkan.

Pemerintah harus memastikan seluruh pihak, termasuk dunia usaha target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dapat tercapai pada 2018, termasuk realisasi anggarannya.

"Defisit kami tekan, target belanja dan penerimaan pajak dipasang angka yang bisa dicapai sehingga tidak menjadi sumber ketidakpastian," tutur dia.

Dengan demikian, Suahasil memastikan, APBN 2018 bukan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang terlalu besar. Pemerintah berharap dari pertumbuhan konsumsi, investasi, dan net ekspor yang mulai naik didasari konfiden perekonomian, konfiden anggaran yang akan dijalankan pemerintah dapat sesuai target yang ditetapkan, serta penyaluran subsidi tepat sasaran.

Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, menaikkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta penerima, dan lainnya.

"Diharapkan upaya pemerintah dapat membuat confidence di sektor usaha untuk terus memacu kegiatan usaha. Tahun depan ada pilkada dan dilanjut pilpres diyakini berjalan baik," kata Suahasil.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: