Kemenaker Siap Jadi Penengah Sengketa Buruh dan Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja/ buruh dan pengusaha.

"Saya ingin agar para mediator kita baik di tingkat pusat maupun daerah itu benar- benar bisa bersinergi, meningkatkan integritas dan profesionalismenya. Sehingga hubungan industrial di negeri ini bisa semakin harmonis dan baik," Kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta seperti ditulis Minggu (26/11/2017).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Hanif seusai menutup Forum Komunikasi Nasional Mediator Hubungan Industrial. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan tingkat provinsi seluruh Indonesia, para mediator Hubungan Industrial, perwakilan BPJS ketenagakerjaan, perwakilan serikat buruh/pekerja dan asosiasi pengusaha APINDO.

Hanif mengatakan, mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja/buruh dan stabilitas dunia usaha.

"Untuk itu, kita harus tingkatkan kapasitas SDM mediator hubungan industrial agar inovatif, profesional dan kreatif sehingga mampu bekerja sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman," kata Hanif.

Lebih lanjut, saat ditanya soal kekurangan mediator, Hanif ‎Dhakiri menjelaskan, saat ini jumlah perusahaan ada sekitar 258.427, sementara jumlah mediator yang ada saat ini hanya 907 mediator.

Padahal idealnya dibutuhkan sejumlah 2.692 mediator, di mana setiap tahun seorang mediator membina 96 perusahaan atau 8 perusahaan setiap bulan. Dengan demikian,  terdapat kekurangan 1.785 mediator  atau dengan kata lain saat ini baru tersedia mediator sejumlah 34 persen dari kebutuhan ideal.

Namun menurut Hanif, masalah kekurangan mediator tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Menteri Hanif ‎lebih memilih mengoptimalkan ruang partisipasi masyarakat termasuk kalangan buruh/pekerja dan pengusaha untuk membantu mediasi.

"Soal kekurangan mediator itu memang iya, kita harus lihat skema rekruitmen PNS. Ini memang sangat amat terbatas, kita cari terobosan lain. Menurut saya yang penting saat ini bagaimana mediator yang ada bekerja dengan baik, optimal dan konsisten. Bisa melalui pelibatan pihak ketiga dalam hal ini masyarakat yang bisa menjadi mediator, " ujar Hanif.

Selain itu, kata Hanif, pihaknya terus mendorong ada standar kompetensi nasional Indonesia yang nantinya bisa menjadi rujukan bagi pendidikan maupun pelatihan calon mediator.