Sektor Industri Belum Jadi Andalan, RI Masih Rentan Krisis

APPI, Kadin, Hippi Beri Dukungan Pembiayaan UMKM — Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani memberi sambutan saat penandatangangan MOU di Jakarta (14/8). Nota kesepahaman ini juga sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelesuan pembiayaan khususnya di bidang otomotif. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memandang struktur ekonomi Indonesia masih rentan terhadap krisis lantaran sektor industri belum menjadi andalan utama pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, andalan utama pertumbuhan ekonomi ‎adalah sektor jasa hingga kuartal III 2017. Padahal, sektor jasa memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah dan memiliki karakteristik lebih berorientasi pada kawasan urban.

Faktor tersebut berbeda dengan karakter industri manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi serta dapat dibangun di mana saja sesuai potensi daerah.

"Itu artinya industri lebih memiliki potensi bersumbangsih bagi pemerataan pembangunan, menggerakkan ekonomi masyarakat, hingga menggenjot ekonomi nasional," kata Rosan, dalam diskusi membangun industri nasional berkelanjutan, di Jakarta (27/11/2017).

Rosan menuturkan, mengandalkan sektor jasa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kedalaman struktur ekonomi nasional masih menyisakan kerentanan terhadap krisis. Idealnya yang‎ menjadi andalan adalah industri manufaktur, dengan ditunjang sektor jasa, pertanian, dan investasi.

Kontribusi sektor industri pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini 20,51 persen. Pertumbuhan sektor industri mengalami perlambatan dibanding sektor lain setelah krisis pada 2000.

Rosan mengungkapkan, agar menjadi andalan, sektor industri harus dibuat berkelanjutan. Untuk mewujudkannya ada beberapa hal krusial yang harus dicarikan jalan keluarnya bersama pemerintah. Dalam hal ini, kepastia‎n dan keberpihakan pemerintah menjamin ketersediaan bahan baku dan pasokan energi yang berdaya saing.

Pemerintah harus konsisten terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman sektor industri, menghasilkan produk yang mempunyai akar kuat di dalam negeri, dan dapat bersaing di pasar domestik maupun ekspor.

Keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung pengembangan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pemanfaatan hasil produk dalam negeri, serta keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan industri.

‎"Kehadiran pemerintah sangat penting dalam mendukung terwujudnya industri berkelanjutan, di mana fungsi pemerintah sebagai regulator dan pengawas, perannya dalam kebijakan sangat strategis," tutur Rosan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Garap Bisnis di RI, Kadin Minta Pemerintah Perbesar Porsi Swasta

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap bisnis skala kecil. Dia meminta peran swasta dan UMKM lebih diperlebar.

Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, saat ini peran BUMN sudah terlalu besar, padahal Presiden Jokowi pernah mengatakan swasta akan mendapat kesempatan pertama dalam menggarap bisnis.

"Di banyak kesempatan Pak Presiden sampaikan berikan kesempatan pertama pada pengusaha nasional, kalau enggak mampu baru BUMN," kata Rosan, dalam penutupan Rakornas Kadin 2017, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

Rosan mengungkapkan, saat ini jumlah BUMN sebanyak 118 perusahaan, tetapi perusahaan tersebut memiliki anak, cucu, bahkan cicit sehingga jumlahnya membengkak. Pengembangan perusahaan tersebut telah mengambil peran bisnis yang seharusnya digarap swasta dan usaha mikro kecil‎ menengah (UMKM).

‎"Saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh, BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800 dan itu mohon maaf ambil banyak porsi swasta dan UMKM,"‎ ujarnya.

Rosan pun meminta Presiden Jokowi untuk mengembalikan ‎BUMN ke lini bisnisnya. Dengan begitu, dapat memberikan kesempatan pihak swasta dan UMKM berperan.

‎"Karena kita tahu BUMN katering, cuci pakaian dibikin cicitnya mereka, ini kan jatah UMKM. Kami minta BUMN kembali ke core bisnisnya," tutup Rosan.