Sri Mulyani Pantau Keuangan BUMN Konstruksi dan PLN

Sembilan Fraksi Setujui UU APBN 2018, Gerindra Menolak — Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (25/10). Sidang Paripurna DPR RI ini menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi Undang-Undang (UU). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga saham maupun kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Hal ini menyusul anjloknya saham sejumlah perusahaan pelat merah di bidang konstruksi pada pekan lalu.

Sri Mulyani mengaku, pemonitoran (monitoring) dilakukan antara pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap status dari perusahaan, baik yang melakukan konstruksi maupun jasa keuangan yang memberikan pinjaman.

"Tentu kami melihat neracanya itu dari kapasitas mereka dalam melakukan capex atau belanja modal dalam rangka untuk bisa jalankan program-program infrastruktur," ujar dia di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, lanjut Sri Mulyani, banyak penanaman modal negara di berbagai institusi, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur. Terkait hal ini, pemerintah berharap kemampuan dari perusahaan konstruksi atau fasilitas pendukungnya tetap berjalan baik.

"Baik konstruksi maupun utility-nya, dalam hal ini adalah PLN, itu tetap mampu untuk bisa menjaga neracanya sehingga mereka bisa menjalankan prioritas strategis nasional secara berkelanjutan," kata dia.

Di sisi lain, Sri Mulyani berharap kementerian terkait juga ikut memantau kinerja BUMN yang tengah menjalankan proyek pemerintah. Selain itu, kementerian terkait juga harus memberikan dukungan agar BUMN bisa menjalankan proyek pembangunan yang telah ditugaskan pemerintah.

"Kami akan terus memantau. Tapi yang ingin saya sampaikan pemerintah akan terus lakukan tugas ini secara hati-hati. Dari sisi keuangan, kami akan juga perhatikan dan memberi support dan kami berharap tentu kementerian teknis dan BUMN akan lakukan bersama-sama untuk jaga sehingga proyek strategis nasional bisa lanjut," ucap Sri Mulyani.

Untuk diketahui, harga saham empat BUMN konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) terperosok dalam setahun terakhir. Saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) anjlok 36,12 persen dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) turun 19,37 persen. Sementara saham rekannya, PT PP Tbk (PTPP), longsor 47,78 persen, dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) jeblok 32,78 persen.

Tonton Video Pilihan Ini

2 dari 2 halaman

Laba BUMN Raksasa Turun, Sri Mulyani Minta 2 Menteri Turun Tangan

Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan penurunan laba bersih selama Januari-September 2017. Laba PT PLN (Persero) jeblok 72 persen menjadi Rp 3,06 triliun di sembilan bulan ini, dan PT Pertamina (Persero) mengalami penurunan 30 persen menjadi US$ 1,99 miliar dibanding periode sama 2016.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku akan meminta kepada Menteri BUMN serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bergerak meneliti secara detail terhadap neraca keuangan kedua BUMN dan melakukan langkah antisipasi.

"Kita akan minta kepada Menteri BUMN dan menteri teknisnya untuk melakukan penelitian yang detail terhadap masing-masing neraca BUMN itu dan melakukan langkah-langkah antisipasi," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Sri Mulyani menegaskan, apabila laba bersih dua perusahaan pelat merah itu tergerus akibat kebijakan pemerintah, maka pemerintah akan mencari solusi melalui kebijakan pemerintah.

"Tapi kalau urusannya efisiensi, kemampuan menutup kebocoran, kemampuan untuk memaksimalkan penerimaan mereka, itu adalah urusan manajemen. Dan kita harapkan direksi bisa melakukan (mencari solusinya)," ucapnya.

Pemerintah, menurutnya, akan terus memantau neraca keuangan dari seluruh BUMN yang ditugaskan menjalankan tugas penting dalam pembangunan infrastruktur maupun industri-industri strategis, seperti kelistrikan dan migas.

"Kita akan lihat neraca rugi labanya, aset yang mereka miliki, beban utang, dan beban dari misi-misi yang harus mereka kerjakan," tandas Sri Mulyani.