BUMN Jadi Andalan buat Penerimaan Negara Bukan Pajak

Ilustrasi penerimaan negara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercantum dalam APBNP 2017 sebesar Rp 260 triliun akan segera tercapai.

Tercapainya target PNBP ini tak lepas dari dukungan penuh oleh kementerian lembaga negara, BUMN dan perusahaan swasta.

Demi mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung tercapainya target PNBP tersebut, Kemenkeu memberikan penghargaan kepada kementerian lembaga negara, BUMN dan swasta yang telah berkontribusi besar dalam membayar PNBP tersebut, kemarin.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, PNBP merupakan refleksi dari sebuah pelayanan pemerintah pada masyarakat. Tentu ini selaras dengan program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo Selain itu PNBP juga merupakan wujud dari peran atas kepemilikan negara terhadap BUMN.

Salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan pada ajang PNBP Award 2017 adalah Telkomsel.

Anak usaha PT Telkom Tbk ini mendapatkan penghargaan wajib pajak dengan kontribusi terbesar pada PNBP Kementrian/Lembaga. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah.

Di tahun 2017 ini pembayaran PNBP dari lisensi yang dibayarkan Telkomsel ke kas negara per Oktober lalu sudah mencapai Rp 2,8 triliun.

Jika ditambahkan dengan PNBP dari lelang frekuensi 2,3 Ghz sebesar Rp 3 triliun dan pembayaran PNBP dari annual fee frequensi, 900, 800 dan 1800 sebesar Rp 5 triliun, maka kontribusi Telkomsel dalam membayar PNBP tahun 2017 mencapai Rp 7,8 triliun.

Ririek Adriansyah mengatakan bahwa Telkomsel sangat menghargai anugerah yang diberikan Kementerian Keuangan.

“Telkomsel memastikan akan terus berupaya memaksimalkan sumber daya alam terbatas yaitu frekuensi dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan industri telekomunikasi nasional. Sehingga nantinya Telkomsel dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara yang optimal baik dari pajak maupun PNBP,”terang Ririek.

Mariatul Aini, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatakan, salah satu cara yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mempermudah beberapa perizinan investasi.

"Kita mengharapkan PNBP dari perusahaan BUMN dapat terus meningkatkan baik dari deviden atau lisensi. Sehingga hasil yang didapatkan dari PNBP tersebut dapat dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan," pungkas Aini.

2 dari 2 halaman

Instansi Penyumbang PNBP Terbaik

Sri Mulyani Indrawati menggelar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Award 2017. Ajang penghargaan yang digelar untuk kedua kalinya ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada instansi dan perusahaan yang berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui PNBP.

Sri Mulyani mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara mencapai 25 persen. Sebagai contoh dari sumber daya alam, kontribusi PNBP dari minyak mentah mencapai yang tertinggi sebesar Rp 205 triliun pada 2014. Lalu harus anjlok dengan realisasi terendah hanya Rp 44 triliun di 2016.

"Peranan PNBP di dalam penerimaan negara, APBN kita itu cukup signifikan. Data 10 tahun terakhir sekitar 25 persen," jelas dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Namun, lanjut Sri Mulyani, yang terpenting dari PNBP ini bukan sekadar seberapa besar sumbangan PNBP bagi negara, melainkan timbal balik yang dirasakan masyarakat dari uang yang dibayarkan untuk PNBP.

"Ini adalah tahun kedua, tapi ini juga waktu yang tepat bukan sekadar award, tapi juga memahami peranan PNBP itu. ‎Saat masyarakat tahu apa yang didapat dari apa yang mereka bayar. Di situlah definisi negara yang maju dan bermartabat," tandas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, peran PNBP sangat penting bagi penerimaan negara secara keseluruhan.‎ Sebab PNBP memberikan sumbangan cukup signifikan karena berasal dari berbagai sumber.

"Kontribusi PNBP ini penting bagi penerimaan. ‎Oleh sebab itu, pada 2018, PNBP kita targetkan sebesar Rp 875 triliun dari total 1.890 triliun (penerimaan negara)," ujar dia.

Menurut Askolani, selain berperan dalam penerimaan negara, PNBP ini juga berfungsi dalam memperbaiki pelayanan instansi negara kepada masyarakat. Sebab, perbaikan pelayanan tersebut bisa dibiayai dari PNBP sehingga apa yang dibayarkan masyarakat berupa PNBP kembali dinikmati oleh masyarakat.

"PNBP memiliki fungsi, yaitu penerimaan dan pelayanan publik karena sebagian PNBP ini digunakan RKA Kementerian/Lembaga. Kita bisa lihat perbaikan layanan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian. Juga diharapkan lebih baik di pertahanan, TNI, perhubungan, pendidikan, kesehatan, dan fungsi lain," kata dia.

Berikut daftar pemenang PNBP 2017:

1. Kategori kementerian/lembaga dengan penerimaan di atas Rp 1 triliun

- Kepolisian RI

- Kementerian Komunikasi dan Informatika

- Kementerian Perhubungan

‎2. Kategori kementerian/lembaga pengelola PNBP terbaik kelompok penerimaan sampai dengan Rp 1 triliun

- Badan Pengawas Tenaga Nuklir

- Kementerian Koperasi dan UKM

- Badan Pusat Statistik

3. Kategori bank dan pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP online

- PT BRI (Persero) Tbk

- PT Pos (Persero)